Ribuan Driver Online se Wilayah Surabaya Raya Akan Turun ke Jalan, Rabu (24/8), Tuntut Frontal Level 5

Sementara itu, Tito Achmad salah satu penanggung jawab aksi “Frontal Jatim Level 5 mengungkapkan, aksi kali ini didasari atas kebijakan tarif yang dirasa memberatkan mitra.

“Kenyataannya, tarif bersih yang diterima oleh rekan-rekan ojek online saat ini hanya Rp6.400, bahkan ada aplikasi baru yang menerapkan tarif di bawah itu. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PM 12 dan KP 564 yang akan diberlakukan per 29 Agustus mendatang. Sedangkan untuk taksi online, kami juga ingin ada kepastian tarif batas bawah yang diberlakukan dan harus dipatuhi oleh aplikator sesuai regulasi yang mengaturnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Tito, pihaknya berharap ada penghapusan biaya layanan pemesanan tambahan yang diberlakukan oleh aplikasi saat ini yang dirasa memberatkan customer dan juga mitra.

“Kami (Frontal) juga ingin dilibatkan bersama Pemerintah untuk merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan (semua aplikasi driver) di seluruh daerah Jawa Timur. Termasuk kami mendesak pada DPRD Provinsi Jatim menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang ojek online untuk melindungi nasib puluhan ribu ojol di Jatim dari permainan nakal para aplikator yang tidak patuh pada regulasi yang ada saat ini,” tegas Tito.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu penanggung jawab aksi “Frontal Level 5” lainnya, yakni Herry Bimantara. Dia berharap pada saat mediasi nanti, ada titik temu dan tuntutan-tuntutan dapat dipenuhi oleh para stakeholder dan juga aplikator yang beroperasi saat ini.

“Kami menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 10 persen saja untuk semua aplikator, mengingat kondisi saat ini yang dirasa berat oleh rekan-rekan driver online. Apalagi harga bahan kebutuhan pokok saat ini sudah mulai merangkak. Ditambah rencana kenaikan harga BBM Pertalite dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Adapun rincian tuntutan aksi demo damai bertajuk “Frontal Level 5” kali ini akan mengusung beberapa tuntutan, yakni :

Baca Juga

Raperda Banjir Surabaya Masuk Finalisasi, DPRD Komisi C Soroti Pola Penanganan Sporadis

1. Libatkan Frontal Jawa Timur bersama Pemerintah untuk merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan (semua aplikasi driver) di seluruh daerah Jatim
2. Turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen
3. Hapus biaya layanan pemesanan (biaya tidak langsung) yang hanya menguntungkan aplikator saja
4. Menolak sistem double order
5. Menolak sistem autobid
6. Rubah rentang jarak 0 sampai 5 Km, menjadi 0 sampai 4 Km untuk biaya tarif minimal
7. Menolak aturan denda dan hapus fitur cancel berujung denda yang merugikan driver/mitra aplikasi angkutan barang
8. Hapus dan bebaskan zona merah (area publik) seluruh Jawa Timur untuk ojek online dan taksi online
9. Bebaskan mitra untuk menjadi driver individu tanpa terikat koperasi atau vendor yang merugikan sepihak
10. Bubarkan komunitas bentukan aplikator. (zaz/hen)