Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan WTP 9 Kali Berturut-turut dari Pemerintah Republik Indonesia

Sidoarjo, Jawa Timur - Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Capain itu untuk yang ke 9 kali berturut-turut diraih Pemkab Sidoarjo sejak LKPD tahun 2013 lalu, penghargaan opini WTP 9 kali berturut-turut tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor, Senin, (14/11). Acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor bersyukur Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya prestasi tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemkab Sidoarjo mampu mensajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntable sesuai dengan regulasi yang ada.

“Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2021 Pemkab Sidoarjo mendapat opini WTP dan menjadi tugas kami kedepan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut ini,” ujar Bupati Ahmad Muhdlor.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan,capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga dari dukungan penuh seluruh masyarakat Sidoarjo. Oleh karenanya, bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajarannya dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah.

“Hasil seperti ini wajib kita jaga, dan ini kewajiban kita bersama supaya dalam setiap pembelanjaan APBD bisa sesuai regulasi dan transparansi,” pintanya.

Baca Juga

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Pacitan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Bupati muda itu akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Ia menilai pentingnya opini WTP karena itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.

"Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," pungkasnya. (khu/gol)