Presiden Jokowi Tegur Kepala Daerah se-Indonesia Dana Rp278 Triliun APBD Parkir di Bank Indonesia

Surabaya, Jawa Timur - Pemerintah menyiapkan berbagai upaya antisipasi lonjakan harga menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Upaya tersebut difokuskan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta dukungan ketersediaan infrastruktur. Diantaranya yakni mendorong pemerintah daerah menggunakan dana daerah, terutama untuk logistik serta memperluas kerja sama antar-daerah untuk mengurangi selisih harga dan mendistribusikan pasokan.

Presiden Joko Widodo mengkritik para kepala daerah yang belum optimal membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun. Padahal, Presiden sudah berulang kali mengingatkan supaya APBD dibelanjakan dari awal tahun.
Pernyataan tegas itu disampaikan Jokowi, pagi hari ini, Rabu (30/11), dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, yang berlangsung di Jakarta, yang diikuti secara teleconfrence daring oleh seluruh pejabat Bank Indonesia dan pejabat pemerintahan di jawa Timur di Lantai 5 Gedung Bank Indonesia, Jalan Pahlawan Surabaya .

Dalam kesempatan tersebut Presiden terus mendorong kepala daerah dan pejabat pengambil kebijakan fiskal di daerah, untuk segera membelanjakan anggarannya di daerah, sehingga bisa mendorong sirkulasi perputaran uang di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipegang Kepala Negara, APBD yang terparkir di bank masih sangat banyak, mencapai Rp278 triliun. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, jumlah APBD yang tersimpan di bank sekitar Rp220 triliun.

“Mumpung ada gubernur, bupati, walikota, ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tapi, kenapa uang kita sendiri yang ditransfer ke daerah-daerah justru tidak dipakai? Dana Rp278 triliun itu sangat besar. Kalau dana tersebut dibelanjakan, maka akan menumbuhkan perekonomian di daerah, terlebih saat ini situasi perekonomian global sedang tertekan,” ucapnya.

Karena dana yang parkir masih terlalu banyak, Presiden memerintahkan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri memeriksa tiap kepala daerah, dan segera mencari solusinya.

Baca Juga

Gedung Nusantara III Parlemen: Dasco Tegaskan Bukan Menyatukan Kewenangan Tapi Menyatukan Arah Fiskal Moneter

“Saya sudah perintahkan Mendagri, tolong ini cek satu per satu, ada persoalan apa?” kata Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan realisasi belanja Pemerintah Pusat baru mencapai 76 persen, sedangkan belanja daerah baru sekitar 62 persen.

Di hadapan para kepala daerah yang hadir, Presiden menekankan percepatan realisasi belanja daerah untuk memacu perputaran uang dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia mengakui kalau perekonomian dunia saat ini sedang bergejolak. Tetapi kekuatan Indonesia adalah mempunyai koordinasi yang erat.

“Kalau kita menghadapi suatu permasalahan, termasuk gejolak global kuncinya adalah koordinasi, istilah kami adalah sinergi, terutama antara pemerintah Bank Indonesia, fiskal, moneter dan langsung di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Perry dalam konferensi pers usai pembukaan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (30/11), dan disiarkan secara daring ke seluruh perwakilan Bank Indonesia di seluruh tanah air

Menurut Perry, selama 3 tahun pandemi kinerja Indonesia lebih baik dari negara lain. Tidak hanya pertumbuhan tinggi, tetapi stabilitas juga terjaga.

“Dan semangat itu yang kami sampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini mari semua pihak dan pemerintah terus memperkuat koordinasi, sinergi, gotong-royong, bersatu. Itu kunci menghadapi gejolak global untuk tetap optimis tapi tetap waspada,” tegasnya.

Kata dia, Bank Indonesia memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,3%. Kemudian tahun 2024 sebesar 4,7 sampai juga 5,4%.

“Jadi akan lebih baiklah dibanding dengan negara lain, itu lebih baik lah, inflasi juga akan terjaga,” jelasnya.

Dia turut memastikan nilai tukar rupiah akan tetap terjaga dan menguat pada 2023 apabila gejolak global mulai mereda. Rupiah akan terjaga didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang baik, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah dan imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik. Kebijakan stabilisasi rupiah dari tekanan global dilakukan sekaligus untuk pengendalian inflasi serta menstabilkan makroekonomi dan sistem keuangan.

“Pertumbuhan kredit akan mencapai 10-12 persen pada 2023 dan 2024,” tegas Perry.

Terakhir, ekonomi dan keuangan digital pada 2023 diprediksikan meningkat pesat dengan transaksi e-commerce mencapai Rp572 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan perbankan digital lebih dari Rp67 ribu triliun.

“Sinergi dan inovasi adalah kata kunci untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional,” pungkasnya. (zaz/hen)