Asosiasi Doktor Hukum Indonesia Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD

“Pajak kendaraan bermotor yang dulu di provinsi sekarang ini ke pemerintah kota. Sumber-sumber pendapatan yang turun ini juga mempengaruhi pendapatan,” terangnya.

Ketiga, menurut Himawan jika pemilihan Gubernur secara langsung, kedekatan emosional antara Gubernur dengan rakyat yang memilihnya itu sangat jauh. Ini hal yang menjadi pemikiran ADHI Jatim. Belum lagi ekses-ekses pemilihan Gubernur ini pada akhirnya menjadi persoalan hukum dan politik,” tutur Hmawan, yang didamping sejumlah pengurus ADHI Jatim lainnya.

Seminar ini nanti oleh ADHI Jatim akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Mudah-mudah pertimbangan-pertimbangan itu bisa diterima. Cobalah kita melakukan pemilahan sendiri. Bukan Bupati atau Walikota namun, Pemilihan Kepala Daerah Gubernur yang dilakukan DPR,” ujarnya.

Dengan alasan–alasan itu, secara konstitusional tidak salah, secara efektif dan efisien itu bisa dilakukan. Secara konseptual mengenai kewenangan Gubernur di dalam konstitusi dan Undang-Undang juga tidak ada yang dilanggar,” pungkas Himawan. (msi/ito/hen)