Megawati Pecat Gubernur Murad Ismail dari Jabatan Ketua DPD PDIP Maluku

Lalu bagaimana Tanggapan Kader PDI-'Perjuangan Maluku? Apakah keputusan Widya untuk hijrah ke Partai PAN berpengaruh kepada elektabilitas PDI-Perjuangan di Maluku nantinya kedepan, sementara suaminya Murad Ismail pada Pilkada Maluku didorong habis-habisan oleh seluruh Kader dan simpatisan partai di Maluku?

Kepindahan istri Gubernur Maluku ini dari PDI-Perjuangan ke Partai Amanat Nasional (PAN) akan terus menuai perhatian publik. Pasalnya, selain bersuamikan Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Widya Murad Ismail juga menduduki posisi yang cukup penting sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI-Perjuangan Maluku.

Widya Murad memilih berbeda haluan politik dengan suaminya, setelah DPP PDI-Perjuangan menempatkan dirinya pada nomor urut tiga bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR-RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku.

Posisi Widya Ismail yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Maluku ini berada dibawah incumbent Mercy Barends, Herman Koedoeboen, dan berada diatas posisi Edwin Huwae.

Menempati nomor urut tiga dapat mempengaruhi peluangnya untuk lolos menuju senayan.

Kepindahan ini dibenarkan Ketua DPD PAN Maluku, Wahid Laitupa, yang telah dihubungi oleh Widya Ismail.

DPD PAN Maluku bahkan dengan senang hati menerima bergabungnya duta stunting Maluku ini, dan akan diakomofir sebagai Bacaleg DPR -RI PAN Maluku.

Sayangnya, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh DPD PDI-Perjuangan Maluku terkait kepindahan tersebut.

Hanya ada tanggapan santai yang diposting oleh Kader PDI-Perjuangan, Edwin Adrian Huwae.

Dalam postingannya di media sosial Facebbok, akun terverifikasi Edwin Adrian Huwae II, menyebutkan, polemik pindah partai Widya Murad tidak perlu di respon berlebihan.

“Itu adalah kehendak politik beliau, saya kira PDI Perjuangan tidak akan dirugikan, sepanjang Partai dapat meresponnya dengan tepat,” tulis mantan Ketua DPRD Maluku ini, sebagaimana dikutip titastory.id dari laman Facebooknya.

Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan itu mengatakan, soliditas yang didengungkan jangan sekedar "slogan kosong", karena mengabaikan fakta bahwa pelbagai situasi konflik internal yang terjadi tidak diselesaikan secara jujur berdasar ketentuan Partai yang berlaku.