Pembangunan Ibu Kota Negara, Universitas Mulawarman Minta Pemerintah Perhatikan Daerah Penyangga

Samarinda, Kaltim - Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Prof Masjaya memberikan masukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang baru seyogyanya tidak melupakan daerah penyangga khususnya terkait pembangunan akses jalan dan infrastruktur.

"Kami sudah ada kajian secara tertulis dan akan kami sampaikan kepada Pansus DPR RI," kata Masjaya dalam acara konsultasi publik dengan anggota panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang (RUU) ibu kota negara (IKN), di kampus Unmul, Selasa.

Dalam diskusi publik yang digelar di Lecture Theatre Lantai 3 Gedung Unmul Hub Kampus Gunung Kelua tersebut, hadir Anggota Pansus IKN DPR RI Safaruddin dan Budisatrio Djiwandono. Turut Hadir sejumlah Rektor dan Akademisi dari perguruan tinggi di Kaltim diantaranya Unmul, Untag, UINSI, Uniba, Unikarta, Politani, ITK, UMKT, Poltekkes.

Masjaya menerangkan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemindahan IKN baru di Kaltim.

“Kami mengundang semua Rektor baik dari perguruan tinggi negeri, agama maupun swasta. Tujuannya agar aspirasi masyarakat bisa tercantum di RUU,”katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ( UINSI) Samarinda, Prof Mukhamad Ilyasin memberikan tanggapan terkait kajian yang ditata dalam RUU IKN yang dinilainya sudah luar biasa.

Baca Juga

Kepala BSKDN Ingatkan Inovasi Daerah Harus Memberi Manfaat dan Mudah Direplikasi

“Mudah-mudahan kami bisa berperan dengan acuan yang jelas, tidak jadi penonton dan bisa berkontribusi di rumah sendiri,” kata Ilyasin.

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal mengharapkan ketika pemerintah bisa mengambil nama dari simbol Kaltim dalam penetapan IKN.

“Kami mengusulkan nama ‘Paku Nagara’, Paku dari Suku Paser dan Kutai, sedangkan Nagara dari konsep negara yang disetujui PUPR. Kalau disingkat bisa menjadi visi IKN ke depan,"jelasnya.

Rektor Universitas Tujuhbelas Agustus ( Untag) Samarinda, Dr Marjoni Rachman meminta pemerintah tidak hanya memberikan anggaran untuk pembangunan IKN baru, namun wilayah penyangga yang ada di Kaltim juga harus diberikan anggaran.

“Sekarang infrastruktur di Kaltim amburadul dan yang paling parah itu akses jalan. Ini menjadi keluhan masyarakat. Jangan hanya IKN yang dibangun tapi Kaltim tidak, seluruh wilayah harus merasakan nikmatnya IKN,”harapnya.