Pj. Gubernur Teguh Tinjau Ketersediaan LPG 3 Kg, Pastikan Distribusi Aman

tvOnenews.com - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2).

Dalam kunjungannya, ia didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Plt. Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho.

Pj. Gubernur Teguh menuturkan, fenomena panic buying yang terjadi akhir-akhir ini lantaran kekhawatiran warga terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg. Hal itu membuat stok gas di pangkalan menjadi berkurang. 

"Memang sempat terjadi antrian pada Senin dan Selasa kemarin, namun tidak banyak. Penyebabnya karena khawatiran warga sehingga membeli lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari," ujar Pj. Gubernur Teguh. 

Oleh karena itu, lanjut Pj. Gubernur Teguh, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah kebutuhan gas LPG 3 kg pada 2025. "Patokannya kebutuhan pada 2024, kemudian yang disetujui oleh Dirjen Migas itu lebih rendah lima persen dari yang kita ajukan. Nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut," imbuhnya. 

Pj. Gubernur Teguh menerangkan, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 di tingkat pangkalan sebesar Rp16.000. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu adalah Rp18.500 dan Rp19.500. "Kalau di Kramat Jati yang barusan kita lihat HET-nya Rp16.000 dijual Rp16.000 juga, tetapi kami pantau di beberapa wilayah memang ada yang jual sampai Rp19.000," jelasnya.

Baca Juga

Pemprov DKI Buat Aturan Baru, Jarak Lapangan Padel ke Permukiman Minimal 160 Meter dan Harus Dilalui Transportasi Umum

Sumber :

• Istimewa

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memantau secara berkala di pangkalan-pangkalan resmi LPG, sekaligus memastikan wilayah yang terjadi kekosongan stok gas. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gas bagi warga dapat terdistribusi dengan baik. 

Sementara itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan diskusi ulang dengan pemerintah pusat terhadap kuota gas yang ada di DKI Jakarta.