Ini Tiga Manfaat Kerja Sama BI dan Bank Sentral China bagi Pembangunan RI

tvOnenews.com - Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral China atau People's Bank of China (PBoC) di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Jakarta dinilai lebih dari sekadar peristiwa diplomatik. 

Di mata pengamat ekonomi, langkah ini mencerminkan arah baru Indonesia dalam percaturan keuangan global yang kian multipolar.

“Ini adalah momen geostrategis yang menyiratkan posisi baru Indonesia di arsitektur keuangan dunia. Dan bukan sembarang pintu, ini adalah pintu uang. Tempat di mana kekuatan tak lagi ditentukan oleh sekadar militer, produksi manufaktur, dan narasi pemerintah, melainkan lewat hal yang lebih halus dan subtil, yakni aliran modal, likuiditas dan kepercayaan lintas batas,” ungkap Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

Dalam pandangannya, PBoC kini bukan lagi sekadar pengatur inflasi domestik Tiongkok, melainkan telah menjelma menjadi aktor utama dalam pengelolaan likuiditas global, penentu jalur internasionalisasi yuan (RMB), hingga pendukung sistem keuangan alternatif seperti CIPS, tandingan sistem SWIFT.
Fakhrul menjelaskan bahwa kerja sama BI dan PBoC ini membuka tiga manfaat besar bagi pembangunan nasional Indonesia:

Pertama, penyediaan kanal pembiayaan jangka panjang dalam mata uang RMB akan menjadi alternatif strategis untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional, mengingat Tiongkok saat ini sedang berenang dalam likuiditas dengan tingkat imbal hasil obligasi dengan tenor 10 tahun mereka menjadi 1,6%.

Kedua, kerja sama ini akan mengurangi tekanan terhadap permintaan dolar AS di pasar domestik, sehingga memberikan ruang stabilisasi yang lebih kuat bagi nilai tukar rupiah. Dalam jangka menengah, ini bahkan dapat membuka peluang penguatan rupiah secara struktural.

Baca Juga

Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Ketiga, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan pada instrumen pembiayaan jangka pendek seperti SRBI dan mulai membangun sistem pendalaman keuangan berbasis multicurrency. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat ketahanan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Hal ini juga menandai perubahan diplomasi kita bersama Tiongkok, dari diplomasi beton ke diplomasi modal. Kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini lekat dengan pembangunan fisik; jalan tol, pelabuhan, kereta cepat. Tapi dengan pertemuan ini, arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” tambahnya.