Kejaksaan Negeri Landak di Provinsi Kalimantan Barat Digugat Praperadilan

tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri Landak di Provinsi Kalimantan Barat digugat praperadilan di Pengadian Negeri Landak. Gugat praperadilan di Pengadilan Negeri Landak, sejak Senin, 23 Juni 2025, bentuk protes kesewengan penetapan tersangka PNS OJ, Selasa 27 Mei 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Landak, Hetty Cahyaningrum, klaim tersangka Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Kabupaten Landak, 2021 – 2024. Kejaksaan Negeri Landak mengklaim penyidik memperoleh alat bukti permulaan cukup berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli, surat. Serta barang bukti telah disita Penyidik Kejaksaan Negeri Landak.

D Kunria SH dan Sesilia Jurniati SH, kuasa hukum PNS OJ, mengatakan, penetapan tersangka hanya didasarkan pengembangkan penyidikan. Pengembangan penyidikan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sanggau, kemudian PNS OJ diminta menyerahkan data. Atas dasar data diberikan, penyidik Kejaksaan Pengadilan Negeri Ngabang langsung menetapkan PNS OJ sebagai tersangka.

“Tidak ada kerugian negara, dilakukan klien kami inisial OJ, berstatus Pengawai Negeri Sipil atau PNS,” ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, perkara yang dituduhkan kepada Tersangka/Pemohon dalam Praperadilan, tindak pidana korupsi. Diatur Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara OJ tidak ada kerugian keuangan negara, pasal dituduhkan adalah pasal tentang gratifikasi. Pada pelayanan pelaksanaan tera/tera ulang terhadap UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), terpasang pada lokasi tertentu/tertanam dalam kontruksi khusus.

Baca Juga

Jaksa Agung Mutasi 16 Jaksa, 3 Kajari Jakarta Diganti, Ini Daftar Lengkapnya

Tersangka melaksanakan pelayanan publik penereaan tersebut sebagai perintah jabatan dan perintah peraturan perundang-undangan. Karena tersangka adalah Pegawai Yang Berhak melaksanakan peneraan. Sebagaimana Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

PNS OJ mendapatkan dana operasional dari para pemohon/pemilik alat UTTP Terpasang tersebut adalah sebagai bagian dana operasional penera. Dalam melaksanakan kegiatan peneraan alat UTTP secara sukarela, tanpa paksaan dan disepakati secara suka sama suka. Tersangka telah dianggap lakukan gratifikasi, padahal tersangka dapat dana tersebut dari para pemohon tera sebagai biaya pelaksanaan.

Bahwa pelaksanaan tera/tera ulang terhadap UTTP terpasang tersebut tidak diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak. Bahwa seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Landak membuat peraturan secara baik memuat unsur filosofis, yuridis dn sosiologis. Maka tidak cacat formil dan materil dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Sehingga tidak menyebabkan aparatur penyelenggara negara dikriminalisasi.

“Bahwa perda terkait retribusi tera Kabupaten Landak telah menjadikan PNS OJ sebagai korban kriminalisasi penegak hukum,” kata Kurnia.(twh/chm)