Sengketa keluarga, Kuasa Hukum Ramli Persoalkan SP3 Polda Kalbar

Berikut ungkapan kuasa hukum Ramli, Tres Priawati, S.H, "Bahwa kliennya telah  mengajukan bantahan perlawanan Eksekusi sebagai hasil sidang tahun 2024, dan saat ini terjadi sidang perdana bantahan atau perlawanan eksekusi pada tanggal 2 Juli 2025. Sidang berlangsung sebagaimana mestinya dan di awali dengan mediasi yang di pimpin oleh hakim mediator Pengadilan Negeri Sambas."

"Namun pada saat sidang berjalan tiba-tiba pihak tergugat yang kami laporkan terkait pidana di Polda Kalimantan Barat, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3), dan kami melihat langsung surat tersebut pada saat mediasi yang di tunjukkan oleh Kuasa Hukum H.Juli Wajidi (tergugat), bahwa sudah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Dari situ kami merasa kaget, karena proses pidana sangat jelas sekali, bahwa tersangka yang menjadi tergugat ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diuji melalui praperadilan, bahkan sudah dilakukan penahanan," ujar Tres.

Tersangka juga sudah melakukan Praperadilan, Putusan Praperadilan di tolak, sehingga penetapan tersangka tersebut sudah SAH secara hukum oleh Pengadilan Negeri Sambas pada bulan September 2024, baik secara administratif dan dua alat bukti yang mencukupi, ditambah persesuaian Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) saksi- saksi" , lanjut tres menjelaskan.
{{imageId:354541}}

Menurut Tres, hasil dari Praperadilan, Penyidik di arahkan untuk melanjutkan penyidikan namun tiba-tiba keluar SP3.

"Kami jadi bertanya-tanya, kalau memang tidak cukup bukti, bagaimana dengan Putusan putusan sebelumnya, seperti putusan Praperadilan, SP2HP yang diberikan kepada kami, ada bukti Lab Krim, penetapan tersangka terhadap Notaris," sambungnya.

Pada sidang Praperadilan, ada hasil gelar perkara yang pernah dilakukan oleh penyidik sebelumnya pada bulan juli 2024, disitu jelaskan bahwa perkara pidana ini berdasarkan pembuktian penyidik telah menetapkan kurang lebih 8 orang sebagai tersangka dan dibebankan pertanggung jawaban Pidana.

Baca Juga

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Percepat Pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano Kalbar

"Kalau memang benar SP3 yang dipegang oleh tergugat itu benar, kami agak sedikit kaget, soalnya kami belum pernah menerima baik secara lisan maupun tulisan. Menjadi pertanyaan kami, kenapa SP3 yang dikeluarkan Polda Kalimantan Barat kontradiktif dengan terhadap putusan Praperadilan sebelumnya, yang mana praperadilan dimenangkan oleh Polda Kalimantan Barat."