Ekonom: Lama Terpinggirkan, Koperasi Jadi Motor Baru Pembangunan Lewat Kopdes Merah Putih

tvOnenews.com - Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir 2025, dan akan meluncurkan program ini secara nasional pada 12 Juli mendatang. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar yang menegaskan kembali pentingnya peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal.

Menurut Ariyo Irhamna, Chief Economist BPP HIPMI sekaligus ekonom Universitas Paramadina, inisiatif Prabowo ini merupakan titik balik dari kecenderungan kebijakan yang selama ini meminggirkan koperasi dalam struktur ekonomi nasional.

"Ini adalah langkah besar yang mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal. Langkah ini harus dilihat sebagai titik balik dari pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung meminggirkan koperasi dalam arsitektur ekonomi nasional," jelas Ariyo dalam keterangannya yang dikutip Selasa (8/7).

Ia mengatakan pasca reformasi, koperasi seringkali hanya ditempatkan sebagai pelengkap retorika pembangunan, tanpa penguatan kelembagaan yang serius dan konsisten.

Terkait skema pembiayaan yang dijanjikan pemerintah melalui bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) dengan plafon Rp1–3 miliar per koperasi, Ariyo menilai kebijakan ini potensial, namun perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan koperasi untuk menghindari risiko kredit macet.

Sebagai solusi, Ariyo mendorong pembentukan Badan Usaha Koperasi Sekunder di bawah bank Himbara yang bisa menjadi payung dan agregator bagi koperasi primer yang sudah sehat. Misalnya, BRI dapat fokus pada koperasi sektor pertanian, Mandiri di sektor perdagangan dan jasa, dan BNI untuk sektor industri kecil-menengah.

Baca Juga

Pendidikan Tanpa Pungutan Jadi Sorotan Mukernas BMPS, Sekolah Swasta Hadapi Persoalan Pembiayaan

“Dengan model kebijakan seperti ini, koperasi-koperasi anggota akan memiliki akses pembiayaan yang lebih sehat, layanan manajemen terpadu, serta integrasi ke dalam rantai nilai yang lebih kuat. Model seperti ini telah terbukti berhasil di negara lain. Selain itu sudah ada beberapa contoh sukses dari model integrasi koperasi dan perusahaan jasa keuangan,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa arah kebijakan koperasi ke depan harus bertransformasi dari pendekatan populistik menjadi pendekatan institusional dan berbasis pasar. Koperasi perlu ditempatkan sebagai institusi modern yang mampu mengelola sumber daya, menjangkau pasar, dan menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan.

“Indonesia tak kekurangan semangat kolektif dan semangat gotong royong. Yang kurang adalah keberanian untuk keluar dari jebakan pendekatan programatik jangka pendek dan seremonial menuju pembangunan koperasi yang profesional, sehat, dan berdaya saing tinggi,” tegas Ariyo.(chm)