Beredar Video Oknum Pejabat Pemkab Kotim Lecehkan Lembaga DPRD, Melarang Warga Berhubungan Dengan Dewan

Saat membahas masalah listrik masuk desa, ia menerangkan supaya warga bersedia menghibahkan tanahnya untuk dibangun jalan, sebab syarat listrik masuk desa tersebut adalah harus ada dibangun jalan. Kebetulan pembangunan jalan itu mendapat dukungan dari PBS yang ada di sana, jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya.

"Mereka saat menolak untuk menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan. Warga mengancam apabila proyek pembangunan jalan itu tetap dilaksanakan maka mereka akan melaporkannya ke dewan," cerita Diana.

Menanggapi masalah itu, Diana kemudian secara panjang lebar berusaha mengingatkan warga agar jika ada persoalan selalu langsung melapor ke dewan. Mestinya persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan atau pemkab.

"Namun sayangnya, video yang beredar itu sudah dipotong-potong, dan yang disebarkan adalah ucapan saya yang seakan-akan meremehkan lembaga dewan. Padahal bulan begitu maksudnya. Silakan saja tanyakan kepada warga atau siapa yang hadir waktu itu," terang Diana.

Diana juga menegaskan siap bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya, sehingga jika lembaga DPRD Kotim memintanya untuk hadir memberikan klarifikasi, ia berjanji pasti akan hadir dan menjelaskan semuanya 

Terkait mengenai video viral tentang pernyataan dirinya yang disebutnya sudah dipotong-potong, Diana mengaku masih akan mempelajarinya berdasarkan UU ITE. (dsi/act)

Baca Juga

Kabar Gembira dari KDM, Warga Jabar Tak Lagi Cemas Biaya Tinggi Sekolah karena Pemprov Gandeng 700 Sekolah Swasta