Petugas Antar Langsung BLT Kesra ke Kelompok Retan

“Alhamdullilah, kami mendapat amanah untuk melakukan pembayaran kepada penerima dengan jumlah yang dua kali lipat dari tahun lalu, dimana tahun 2024 kami hanya menyerahkan kepada sebanyak 9.000 penerima saja, tahun 2025 naik dua kali lipat menjadi sebanyak 18.000 lebih penerima,” terangnya.

Diakui Hemat, dalam pelaksaanan pembayaran BLT Kesra ini ada beberapa tantangan yang dihadapi petugas, khususnya di beberapa tempat ada wilayah geografis yang cukup menantang, dimana untuk ke lokasi tersebut harus menggunakan multi moda.

“Jadi harus dari darat, kemudian naik pesawat kecil, kemudian naik perahu di perairan sungai yang ada riamnya, dan naik ke darat lagi ke tempat pembayarannya. Namun ini usaha kami, agar bantuan dari pemerintah ini sampai kepada penerimanya,” ungkapnya.

Sumber :

• Istimewa

Hemat menambahkan, kegiatan ini juga bisa terlaksana dengan maksimal karena adanya bantuan dari para pendamping yang berasal dari Kemensos melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, terutama terkait dengan sosialisasi, pemberitahuan, jadwal-jadwal termasuk juga proses pembayaran.

“Biasanya para pendamping kemensos ini, akan mendampingi kami dalam proses pembayaran. Disisi lain, mereka juga membantu kami dalam melakukan verifikasi terhadap warga penerima, bahwa ini benar penerima sesuai dengan daftar dari pemerintah,” tukasnya.

Dikatakannya, untuk inovasi yang dilakukan pihaknya dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satunya dengan selalu memberikan informasi melalui sosial media yang dimilik Pos Indo KCU Balikpapan.

“Ini kami lalukan secara rutin kami beritahukan terkait dengan informasi, pembayaran bantuan BLT Kesra ini. Dan alhamdulillah, informasi ini cukup efektif dan bisa diketahiu oleh masyarakat luas,” paparnya.

Dalam kesemepatan itu, Hemat juga menjelaskan, tentang kendala administratif yang terjadi dalam proses pembayaran dimana ada warga yang menerima bantuan memiliki KPT namun NIK -nya berbeda dengan yang ada di daftar yang dimiliki Pos Indo KCU Balikpapan. Dan untuk penyelesaiannya, maka pihaknya perlu melakukan validasi dan verifikasi dengan pemerintah setempat, baik dari desa atau kelurahan dimana yang bersangkutan tinggal.