Pemerintah Harus Pastikan Penerima Beasiswa LPDP Mewakili Kepentingan Indonesia

tvOnenews.com - Evident Institute ingatkan pemerintah agar rencana peningkatkan alokasi beasiswa LPDP harus disertai sistem yang memastikan penerima beasiswa kembali pulang dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

“Keputusan presiden meningkatkan alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hingga 80 persen bagi bidang studi Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM) harus disertai sistem memastikan penerima beasiswa itu pulang mengabdi bagi negeri. Kalau tidak, LPDP itu investasi yang hilang. Itu merugikan negara!” ujar Eksekutif Direktur Evident Institute Rinatania Anggraeni Fajriani, pada Sabtu (17/1).

Evident Institute menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto meningkatkan alokasi beasiswa LPDP bagi bidang studi STEM sebagai langkah strategis mempercepat penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompetitif.

“Tapi tujuan strategis itu perlu diiringi dengan penguatan tata kelola LPDP secara menyeluruh. Tanpa kerangka pengawasan yang kuat dan orientasi pengabdian yang jelas, efektivitas kebijakan ini dalam mendukung kepentingan nasional berisiko tidak optimal,” tegas Rinatania.

Kami lanjut Rinatania mendukung penuh visi presiden untuk mencetak SDM unggul di bidang STEM namun peningkatan investasi negara melalui LPDP juga harus disertai mekanisme yang memastikan bahwa ilmu dan keahlian yang diperoleh benar-benar kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Untuk itu oemerintah harus memastikan program LPDP tidak hanya fokus pada keberhasilan akademik individu, tetapi juga pada kesinambungan manfaat bagi negara. Dalam konteks ini, beberapa aspek tata kelola perlu diperkuat.

Baca Juga

Hasil Semifinal Princess Cup 2026: Bertekuk Lutut Pada Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Gagal Melaju ke Final

Pertama, kejelasan dan konsistensi kontrak pengabdian bagi penerima beasiswa, termasuk penegakan sanksi yang proporsional dan adil bagi pelanggaran komitmen penerima beasiswa kembali ke Indonesia. 

Kedua, penguatan program pembekalan sebelum keberangkatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang peran strategis penerima LPDP dalam pembangunan nasional.

“Penerima beasiswa perlu diposisikan sejak awal sebagai bagian dari strategi pembangunan negara. Mereka dikirim ke luar negeri untuk memperdalam keahlian, dengan mandat yang jelas untuk kembali dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing,” tambah Rinatania.