idEA Menyampaikan Rekomendasi Agar Implementasi PP Tunas Efisien

tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial dalam mengatur ruang siber melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Meskipun niat perlindungan anak patut diapresiasi, kenyataan di lapangan menunjukkan kekhawatiran mendalam dari para penggerak ekonomi digital.

Narasi yang berkembang dalam koalisi lintas sektor menegaskan bahwa jika aturan pelaksana yang disusun pemerintah tetap bersifat kaku, searah, dan mengabaikan realitas teknis, maka dampaknya bukan sekadar administratif, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan ekosistem digital nasional yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, menyampaikan bahwa kebijakan yang bersifat restriktif tanpa landasan manajemen risiko akan menciptakan ketidakpastian hukum yang fatal. Hilmi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak dalam pola pikir sempit yang hanya mengedepankan pembatasan akses. Dalam pernyataannya, Hilmi menekankan perlunya keseimbangan yang proporsional.

“Memahami pentingnya perlindungan anak di ruang digital, platform membutuhkan adanya kesetaraan perlakuan, proporsional, dan berorientasi pada kebermanfaatan, baik untuk anak maupun keberlangsungan industri,” ujar Hilmi.

Ia mengimbau pemerintah untuk berhenti memaksakan parameter seragam dan lebih banyak mendengarkan masukan teknis dari pelaku industri mengenai perbedaan karakteristik fitur layanan.

“Sistem penilaian sebaiknya berbasis skor atau bertingkat, bukan sekadar kategori tinggi atau rendah. Pendekatan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan menghindari pendekatan one-size-fits-all yang tidak adil bagi perbedaan model bisnis dan fitur layanan,” tegas Hilmi.

Baca Juga

Imigrasi Indonesia Pimpin Pertemuan DGICM-Australia di Kamboja, Bahas Penguatan Keamanan Kawasan

Keresahan idEA ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan posisi kolektif dari pelaku industri dan organisasi pengusaha lainnya. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia melalui Firlie Ganinduto telah memberikan sinyal merah bahwa regulasi yang tidak adaptif akan membunuh kemandirian digital nasional. Jika pemerintah gagal merancang aturan yang mudah diimplementasikan, maka perusahaan-perusahaan anak bangsa akan sulit bersaing dan akhirnya kalah menjadi penonton di rumah sendiri.

Dukungan terhadap posisi kritis ini juga mengalir deras dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara), Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), serta Indonesia Services Dialogue Council (ISD). Bersatunya organisasi-organisasi besar ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada pemerintah agar tidak membiarkan regulasi perlindungan anak menjadi instrumen yang justru melumpuhkan inovasi dan daya saing ekonomi bangsa.