Polemik Dugaan Korupsi Jalan Kabupaten Mempawah, Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Siap Segel Gedung KPK

tvOnenews.com - Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Kalimantan Barat meluapkan kemarahan terhadap sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai belum memberikan kejelasan terkait dugaan korupsi proyek jalan Sebukit Rama–Sederam di Kabupaten Mempawah yang menyeret nama Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Deo selaku perwakilan Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Kalbar saat berdiskusi bersama sejumlah pemuda daerah di salah satu coffee shop di Kota Pontianak, Senin (11/5/2026).

Dalam keterangannya, Deo menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak ingin terus disuguhkan polemik hukum yang menggantung. Ia menilai ketidakjelasan tersebut telah menciptakan kegaduhan dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.

“Oleh karena itu jangan obok-obok Kalimantan Barat. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jangan ada dusta di antara kita,” tegas Deo.

Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Kalbar meminta KPK segera menyatakan secara terbuka status hukum perkara tersebut. Mereka menilai sikap yang dinilai abu-abu justru berpotensi merusak kondusivitas wilayah
.
“Kami minta KPK RI jangan abu-abu, sampaikan ke publik, sampaikan kepada kami sejujur-jujurnya. Sampaikan perkembangan dengan transparan, profesional, dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.

Selain meminta kejelasan dan transparansi, Deo menegaskan bahwa apabila dugaan tindak pidana korupsi terhadap Ria Norsan tidak terbukti, maka KPK wajib segera mengakhiri proses hukum tersebut secara formal.

Baca Juga

KPK: Panglima TNI Punya Kewenangan Penuh Izin Periksa Anggota TNI yang Diduga Terlibat Korupsi BNPB

“Namun apabila hal ini tidak terbukti benar dalam hal tindak pidana korupsi, maka kami meminta agar KPK segera mengeluarkan surat pemberhentian kasus ini demi mengakhiri polemik,” katanya.

Aliansi Generasi Muda Dayak Bersatu Kalbar juga memberikan ultimatum keras kepada KPK untuk segera memberikan kepastian kepada publik, atau mereka siap mengambil tindakan tegas ke ibu kota.

“Kami memberikan waktu 3x24 jam dimulai dari Rabu, 13 Mei 2026. Jika tidak diindahkan, maka kami akan menduduki dan menyegel kantor KPK RI di Jakarta secara adat Dayak,” tutup Deo mengakhiri pernyataannya dengan salam adat “Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata”.(chm)