Buku "Musyawarah (Syura)" Soroti Problem Pembentukan UU dan Dorong Perumusan Demokrasi Khas Indonesia

"Nah di sini saya mencoba mencari solusi dari perspektif musyawarah supaya lebih komprehensif tidak ada hal-hal yang dilanggar kemudian dilakukan secara representatif dimana setiap unsur siapa yang harus bermusyawarah di situ terwakili benar-benar terwakili tidak bersifat formalitas tapi substansi representatif," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurniawan Tandjung menilai buku tersebut dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan refleksi bagi pemerintah maupun DPR dalam memperbaiki sistem legislasi nasional.

"Bagus yang bisa menginspirasi kita terutama yang ada di pemerintah kedua kami di DPR jadi saya melihat buku ini sebetulnya bisa dilihat dari dua yang pertama ini kritik juga kritik terhadap kami pembentuk undang-undang ya bahwa buku musyawarah ini kan sebetulnya secara spesifik bicara tentang soal politik perundang-undangan kita," kata Doli.

Menurut Doli, buku tersebut memberikan kritik terhadap praktik pembentukan undang-undang yang selama ini dinilai kurang terbuka dan belum sepenuhnya menghadirkan partisipasi publik yang bermakna.

"Jadi dalam buku ini ya ada kritik bahwa selama ini dalam proses pembentukan undang-undang itu ya tiba-tiba tertutup terus kemudian minim minim full participation gitu nah kita dikasih pengetahuan bahwa dalam pembentukan proses undang-undang yang berlatar belakang musyawarah itu sebetulnya ya harus memenuhi beberapa unsur ya sampai ada unsur ketuhanan terus kemudian untuk persamaan kemudian keterbukaan ada auto kritik dan macam-macam," ujarnya.

Selain menghadirkan kritik, Doli menilai buku tersebut juga menawarkan koreksi yang lebih luas, tidak hanya terkait proses legislasi, tetapi juga terhadap sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga

Cegah Massa Aksi dari Luar Jawa ke Jakarta, Polisi Sekat Jalur Tol Hingga Stasiun KRL

"Nah yang kedua buku ini juga sekaligus juga menyajikan koreksi nah koreksi ini terhadap dua hal satu soal proses ee politik perundangan itu tapi jauh lebih jauh dari itu sebetulnya kita bisa meminjam kata musyawarah ini untuk perbaikan sistem ketatanegaraan kita termasuk dalam sistem politik jadi ini bukan bicara tentang soal hukum semata tapi undang-undang tapi juga bicara tentang soal eee kehidupan bernegara dan bangsa kita yang lebih baik juga karena disinggung dalam buku ini kan ada demokrasi ya," tuturnya.