Kajati Papua Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika

Jayapura, Papua - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pesawat jenis Cessna Grand Caravan C 208 EX dan Helikopter Airbus H-125 Tahun Anggaran 2015-2022 milik Pemerintah Kabupaten Mimika. Pengadaan pesawat dan helikopter tersebut diduga merugikan keuangan negara. 

"Kejati Papua saat ini menangani satu perkara atas laporan masyarakat terkait pengadaan operasional pesawat terbang jenis Cessna Grand Caravan C 208 EX dan Helikopter Airbus H-125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika," ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Papua, Nikolaus Kondomo, Jumat (26/8/2022).

Kondomo menjelaskan, mulanya Pemda Mimika melalui Dinas Perhubungan memesan dua pesawat untuk melayani masyarakat Mimika. Adapun, anggaran untuk dua pesawat tersebut bersumber dari APBD murni tahun 2015 senilai lebih dari Rp79 miliar. Kemudian, dianggarkan kembali pada APBD perubahan sebesar lebih dari Rp85 miliar.

"Lalu Kadis Perhubungan Kabupaten Mimika melakukan kontrak kerja sama dengan Asian One Air, tentang pengadaan dan Operasional pesawat dengan nilai kontrak awal adalah Rp79 miliar lebih, lalu dilakukan penambahan pada 14 September 2015 senilai Rp6 miliar lebih. Sehingga nilai kontrak menjadi Rp85,7 miliar," Ungkap kondomo.

Kondomo merincikan, harga pesawat untuk Grand Caravan senilai Rp34 miliar. Sementara, untuk helikopter senilai Rp43,8 miliar lebih. Harga pesawat tersebut kemudian ditambah mobilitas, pengadaan, pemasangan AP, STOL, hingga biaya pra operasi, total mencapai Rp85,7 miliar lebih.

Pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni uang muka sebesar 20 persen. Termin berikutnya, 70 persen, dan termin kedua sebesar 30 persen.

Baca Juga

Prabowo Serukan Perang Melawan Korupsi di Nuzulul Qur’an: Negara Tak Akan Maju Jika Pemerintahnya Kotor

Dari penyidikan awal didapat dugaan penyimpangan, yakni pembelian Helikopter Airbus H125 menggunakan izin impor sementara, sehingga membuat status helikopter ini masih belum jelas karena membutuhkan re-ekspor setiap tiga tahun sekali," jelas Kondomo.

Selanjutnya, tujuan utama pembelian pesawat adalah untuk melayani masyarakat  mimika belum sepenuhnya terpenuhi. Justru jadi membebani Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan suku cadang dan pembayaran asuransi.

Tak hanya itu, terdapat juga kerugian berupa operasional yang belum dibayar pihak PT Asian One Air sebesar Rp21,8 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Atas ini, maka Kejaksaan Tinggi meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi sudah melakukan penyelidikan dibantu pihak Kejaksaan Negeri Mimika dalam permintaan keterangan dan pengumpulan dokumen," ucapnya.

Langkah lanjut, kata Kajati, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan pesawat tersebut. Yang diduga terjadi tindak KKN mulai proses tender hingga pengadaan pesawat termasuk pengadaan suku cadang, terlebih Helikopter Airbus H-125 belum juga sampai di Mimika.

"Kita akan mulai pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dan pihak PT. Asian One Air, agar kasus ini menjadi terang benderang," jelas Kondomo. (dts/act)