Poitisi PSI Ironis Warga Jakarta Sulit Dapat Rumah, Sejumlah Rumdin DKI Jakarta Terbengkalai Bahkan Rusak Parah

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Maliyanasari angkat bicara soal adanya sejumlah rumah dinas pejabat Pemprov DKI yang tidak difungsikan sebagai tempat tinggal hingga terbengkalai.

"Di tengah warga DKI yang kesulitan mencari tempat tinggal, ironis sekali malah ada sejumah rumah dinas yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, mestinya aset yang tidak dikelola ini bisa dioptimalisasi dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga DKI Jakarta," ujar Eneng kepada wartawan, Sabtu (27/08/2022).

Eneng menyebut data Kementerian Keuangan bahwa kekurangan rumah atau backlog perumahan di DKI Jakarta mencapai 1,2 juta. Kekurangan perumahan itu sulit untuk dipenuhi dengan kondisi harga perumahan tinggi yang tak berimbang dengan upah minimum di Jakarta.

"Jika dimanfaatkan dengan lebih jelas, akan membuat nilai ekonomisnya lebih tinggi dan bisa jadi pemasukan daerah. Pemprov DKI bukan hanya mencatat dan mengamankan asetnya tapi harus dimanfaatkan juga," lanjut Eneng.

Fraksi PSI mendorong pemanfaatan aset digunakan untuk kegiatan warga seperti; balai warga, Posyandu, atau gedung Krida Karang Taruna, atau bahkan bisa dialihfungsikan sebagai lokasi pembangunan rusunawa.

"Sekali lagi saya sangat menyesali buruknya pemanfaatan aset daerah yang tidak tepat guna di DKI Jakarta. Padahal rumah dinas tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan warga. Belum lagi pemanfaatan aset daerah lainnya yang akhirnya hanya berkontribusi sedikit pada penerimaan daerah," tandas anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Baca Juga

Sorot Tajam Kecelakaan Maut Siswi SMAN Jakarta, Hardiyanto Kenneth Minta Pemprov Jakarta Bertindak

Pasalnya, sambung Eneng, penerimaan dari kekayaan daerah di 2021 hanya 34 miliar, tidak sebanding dengan besaran aset tetap di Jakarta yang mencapai Rp 496,4 triliun.

Sebelumnya, Sejumlah rumah dinas untuk jajaran pejabat di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaporkan tidak difungsikan sebagai tempat tinggal. Sejumlah rumah dinas di Jakarta Pusat jusru berubah fungsi menjadi penyimpanan barang bekas. Bahkan, salah satu rumah dinas di Kelurahan Keramat penuh sesak dengan bangkai motor hingga barang tidak layak guna.

Di lokasi lainnya, tepatnya rumah dinas lurah Kebon Melati, Tanah Abang, salah satu rumah dinas kepemilikan Pemprov DKI juga menjadi lokasi parkir kendaraan bermotor roda tiga pengangkut sampah. Kondisi itu jelas menyisakan ironi di saat harga rumah tinggal di DKI Jakarta yang tinggi dan kian tidak terjangkau bagi masyarakat menengah bawah. (hsn/ppk)