Posko Pengaduan Banyak Menerima Keluhan Masalah Penyaluran Bansos

Jakarta - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah menyatakan, bahwa salah satu keluhan yang paling banyak dilaporkan oleh warga di posko pengaduan masyarakat adalah masalah bantuan sosial atau bansos.

Umumnya masalah bansos yang dilaporkan karena ketidaktahuan warga terkait penyaluran bansos. Mereka mengeluh secara persyaratan telah memenuhi namun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos belum terdaftar.

“Jadi warga yang selama ini mungkin tidak atau belum mendapatkan bantuan, mereka layak gitu kan. Namun dalam DTKSnya belum ada. Kita harus cek, konfirmasi, ke teman-teman di Dinas Sosial terkait layak atau tidaknya,” ujar Andriansyah saat dihubungi media pada Sabtu (22/10/2022).

Lebih lanjut Andriansyah mewakili pihaknya mengatakan akan segera lakukan konfirmasi dan cek ulang. Paling umum kasus yang terjadi mereka yang terdaftar sebagai penerima, justru tidak mendapatkan penyaluran bansos.

“Hal seperti itu harus dikonfirmasi juga, ada feedback-nya. Melihat kondisi di lapangan seperti apa,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak pertama kali dibuka pada Selasa (18/10/2022), posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta hingga Kamis (20/10/2022) mendapatkan laporan keluhan sebanyak 83 orang.

Baca Juga

Akselerasi Ekonomi Kerakyatan melalui Penyaluran Bansos, Bank Mandiri Jangkau Lebih 7,45 Juta Penerima Sepanjang 2025

Andriansyah menyebutkan rata-rata keluhan yang dilaporkan oleh warga adalah permasalahan terkait bantuan sosial, pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan PDAM.

"Jumlah aduan yang relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial, kemudian ada pertanahan, PTSL, PDAM, dan lain-lain. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.(agr/chm)