Lahan Tak Dibayar, Warga Seram Utara Maluku Boikot Kawasan Pelabuhan Migas Milik PT. Citic

Maluku Tengah, Maluku - Sejumlah warga Desa Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah yang merupakan pemilik lahan, melakukan aksi blokade jalan di kawasan Pelabuhan Jety Cargo PT Citic Seram Energy Limited, Selasa (15/11/2022). Aksi ini sebagai buntut kekesalan warga mereka terhadap perusahaan yang tidak merespon tuntutan mereka.  

"Terkait Pemalangan ini, kami minta pimpinan tinggi Citic turun temui kami. Kalau hanya utusan yang di kirim lebih baik pulang" tegas Sahdan, Koordinator aksi yang juga sebagai pemilik lahan.

Aksi ini membuat aktifitas perusahaan tidak dapat beroperasi. Aktifitas perusahaan seperti mobilisasi rig alat-alat pengeboran yang sedang berlabuh menggunakan tongkang di pesisir pantai tersebut.

Pemalangan ini terjadi akibat Perusahan yang beroperasi di bidang pengeboran minyak dan gas itu, tidak pernah merespon tuntutan dari pihak pemilik lahan terkait sewa kontrak lokasi. Padahal lokasi tersebut telah digunakan untuk menampung alat berat dan pemabangunan Pelabuhan Jety Cargo.

Sahdan mengaku sudah berulang-ulang kali pihaknya layangkan surat ke pimpinan Citic di Bula namun tidak pernah mendapatkan respon.

Menurutnya, pemilik lahan harus diperhatikan karena mereka sudah ikut kontribusi kepada perusahaan, mereka dengan iklas lokasi kebunnya digusur demi kepentingan investasi.

Baca Juga

Tak Sudi Dijadikan Kambing Hitam Karhutla, Masyarakat Adat Dayak Gugat Aturan Bakar Lahan ke MK

"Jadi kami pemilik lahan minta berhubungan langsung dengan pemilik PT. Citic. Karena level beliau dan kita sama. Yaitu sama sama mempunyai investasi. Kita investasinya adalah tanah dan beliau investasinya modal. Jadi mari sama-sama menghargai," Jelas Fabanyo.

Dia juga menjelaskan bukan saja soal kontrak lokasi yang belum di bayar,  namun soal perekrutan tenaga kerja harus menjadi priotitas anak- anak Negeri.

"Kita tahu bahwa hadirnya investor di bidang apapun itu justru mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah karena menciptakan lapangan kerja baru. Bukan datang membawa persoalan dan menambah pengangguran," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan pemilik lahan lainnya, Syafi'i Tobaru, yang mengancam tidak akan membuka blokade kawasan pelabuhan perusahaan jika petinggi perusahaan tidak menemui dan membicarakan persoalan ini.

"Kami minta pimpinan tertinggi yang turun, Jika tidak maka kita akan putus hubungan kontrak lokasi. Karena tidak ada manfaat kesejahteraan bagi kami" tegas Syafi'i.

(ris/asm)