Mapolres Jeneponto Diserang! Pangdam Dan Kapolda akan Tindak Tegas Oknum yang Bersalah

Makassar, tvOnenews.com - Pangdam IV Hasanuddin bersama dengan Kapolda Sulsel melakukan konferensi pers di ruang Makodam IV Hasanuddin terkait kasus penyerangan OTK di Mapolres Jeneponto, Kamis (27/4/2023) dini hari. Kedua Jenderal ini berkomitmen untuk memberikan sanksi dan diproses baik di Denpom maupun di Propam Polda Sulsel, Kamis (27/4/2023).

"Terkait kejadian itu tim sudah bertindak, sudah mengambil keterangan di masing-masing berdasarkan keterangan saksi dan fakta di lapangan, sekarang sudah diproses oleh Dan Pomdam karena melibatkan satuan TNI di luar Kodam Hasanuddin,” ujar Pangdam IV Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Iman Santoso.

Sebelumnya oknum prajurit Kodam 5 Brawijaya dan Kodam 13 Merdeka terlibat kesalah pahaman dengan oknum anggota Polres Jeneponto. Kesalah pahaman berujung pada perkelahian antara dua intansi TNI dan Polri tersebut.

“Kemudian tindakan yg dilakukan oleh kita itu perlu pendalaman apakah itu fakta seperti itu, tp kalau betul itu anggota kita tentu kita akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan, tidak mungkin perdamaian selesai tapi proses dimana kejadian pasti ada sanksi-sanksi pertanggung jawaban kepada anggota yg melakukan pelanggaran,” jelas Pangdam. 

Namun dari pihak kepolisian masih dalam penyelidikan kesalah pahaman tersebut yang memicu penyerangan Mapolres Jeneponto.

"Hingga saat ini personil Polres Jeneponto yang mengalami luka tembak pada bagian perut masih menjalani perawatan di rumah sakit Bhayangkara Makassar," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moemponie Harso.

Baca Juga

Misteri Tetesan Darah di Kos Grogol, Wanita 52 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa

Ia menambahkan, jika untuk di polisi ada sanksi hukum, jika kategori pidana kita sanksi pidana, kemudian kalau dia melanggar profesional kepolisian, ada sanksi kode etik dan disiplin. Itu disesuaikan dengan tingkat bobot pasal yang dilakukan bersangkutan dan melalui proses sidang.

“Sejauh mana anggota kita melakukan salah ya kita proses, kalau benar ya kita perbaiki. Istilahnya kita berikan pengarahan dan yg salah nanti wajib minta maaf dan tetap kita proses hukum sesuai ketentuan yg berlaku,” tutupa Kapolda. (mnr/ask)