Kejati Sulsel Tetapkan Satu Tersangka Baru Korupsi PT Surveyo Indonesia, Berperan Buat RAB Fiktif

Makassar, tvOnenews.com - Baru-baru ini, Kejati Sulsel melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menetapkan satu tersangka baru kasus korupsi pelaksanaan empat pekerjaan jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar tahun 2019-2020.

Tersangka baru yang ditetapkan penyidik Kejati Sulsel itu adalah Direktur Operasional PT Inovasi Global Solusindo, inisial AP. 

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Jabal Nur mengatakan bahwa penetapan tersangka AP berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 237/P.4/Fd.2/11/2023 tanggal 13 November 2023.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti dan berdasarkan surat perintah penahanan Kajati Sulsel Nomor : Print- 204/P.4.5/Fd.2/11/2023 tanggal 13 November 2023. 

"Tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 13 November-2 Desember di Lapas Klas I Makassar," bebernya, di Kantor Kejati Sulsel, Senin (13/11/2023) malam.

Modus operandi yang dilancarkan AP dilakukan bersama dua tersangka sebelumnya yakni TY dan ATL.

Baca Juga

Tak Hanya Peras Pejabat, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Diduga Atur Tender Alkes hingga Jasa Keamanan

Yaitu dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk dua pekerjaan atau proyek Jasa Pengawasan dan Relokasi Jaringan Utilities FO di Jakarta dan di Makassar yang seolah-olah sesuai dengan core bisnis atau bidang usaha PT Surveyor Indonesia senilai Rp4.154.900.000. 

Selanjutnya, kata dia, TY meminta dana ke PT Surveyor Indonesia Pusat dan setelah dropping dana turun dari PT Surveyor Indonesia Pusat dana tersebut dimasukkan ke rekening pribadi Proyek Manager / PIC (Personal Incharge) terhadap tersangka ATL.

"Namun dana tersebut tidak dibelanjakan sesuai dengan RAB untuk dua pekerjaan atau proyek jasa pengawasan dan relokasi dimaksud namun digunakan untuk kepentingan pribadi ATL, dan diberikan juga kepada AP," ungkapnya.

Setelah dana tersebut diterima oleh tersangka, ternyata pekerjaan Jasa Pengawasan  dan  Relokasi  Jaringan Utilities FO di Jakarta dan di Makassar adalah fiktif.

"Tersangka AP telah menerima sejumlah dana dari PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar sebesar Rp2.813.266.866," kata Jabal Nur.

"Padahal kegiatan pekerjaan jasa pengawasan dan Relokasi jaringan Utilities FO di Jakarta dan di Makassar adalah fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh AP, serta disalurkan kepada rekening pihak-pihak lain," sambungnya menjelaskan.

Akibat dari perbuatan tersangka tersebut, PT Surveyor Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp20.066.749.555. 

Adapun pasal yang disangkakan terhadoa AP yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

"Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP," pungkasnya. (aag)