Aksi Unjuk Rasa di Makassar Tuntut Polemik Pemilu Hingga Harga Sembako yang Mahal

Makassar, tvOnenews.com - Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel menggugat atau Forsum melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPUS Sulsel dan DPRD Sulsel  terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diduga terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), Jumat (1/3/2024)

"Tuntutan rakyat dari forum rakyat sulsel menggugat yakni mendesak ketua DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk Pansus hak angket untuk kemakzulan Joko Widodo dan mendiskualifikasi paslon 02," ujar Jenderal Lapangan Aksi, Irzan Yasir.

"Pecat ketua KPU dan Bawaslu serta turunkan harga sembako," lanjutnya.

Aksi mereka diawali dari Kantor KPUD Sulsel dengan bergantian berorasi untuk mendesak KPUD dibubarkan saja lantaran terjadinya kecurangan yang secara TSM namun penyelenggara Pemilu sama sekali tahu dan menindak kecurangan tersebut.

Dari pantauan wartawan tvOnenews.com di lapangan, para pengunjuk rasa juga membawa spanduk dan keranda mayat sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara KPUD Sulsel yang masih tidak menahu adanya kecurangan tersebut.

"Aksi ini terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain itu, ada pula tuntutan untuk menurunkan harga sembako, termasuk beras, yang harganya semakin mahal," ungkapnya

Baca Juga

687 Personel Gabungan Amankan Empat Titik Unjuk Rasa di Jakpus

Usai melaksanakan orasi dan unjuk rasa di depan kantor KPUD Sulsel yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan berseragam lengkap, mereka melanjutkan aksinya dengan melakukan aksi longmarch dengan membawa spanduk dan pamflet serta keranda mayat ke kantor DPRD Sulsel.

Mereka melanjutkan aksi yang sama di gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo Makassar dengan berorasi secara bergantian untuk mendesak pihak DPRD Sulsel untuk segera membentuk Pansus hak angket tersebut.

Setelah diterima oleh perwakilan dari dua anggota dewan dari demokrat dan pks mereka berjanji akan mengirimkan secepatnya tiga tuntutan atau tritura dari pengunjuk rasa tersebut melalui faks tuntutan mereka ke DPR RI. (mnr/frd)