Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada di Makassar, Mendagri Minta Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Makassar, tvOnenews.com - Kota Makassar sulsel menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat kordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak dan terbanyak dalam sejarah pemilu serentak 2024 ini. Rabu (26/6/2024)

“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024,”ujar Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa untuk dapat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal mutlak.

Baca Juga

Mendagri Sebut Penugasan Pascabanjir Aceh Tamiang Jadi Ajang Nyata ASN dan Praja IPDN Terapkan Ilmunya

Menko Polhukam memaparkan bahwa meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada Serentak.

“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,”ungkapnya.

Guna mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 K/L yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.

Menko Polhukam menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.

Untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada, hal yang tidak kalah penting dan perlu dijaga serta dipedomani adalah Netralitas TNI, Polri dan ASN. Dalam menjalankan tupoksinya, TNI, Polri dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada para kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran pilkada serentak 2024, Anggaran yang telah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu di transfer ke KPU dan Bawaslu daerah masing-masing awal juli 2024 mendatang ini.

"Anggaran menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pilkada, Untuk itu peran dari pemerintah daerah adalah masalah anggaran, kalau tidak ada anggaran pemilu tidak akan berjalan pilkada dan tidak akan berlangsung,"ucap Mendagri Tito Karnavian.

Tito meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu di daerah masing-masing termasuk dengan TNI dan Polri Setempat untuk anggaran pengamanan pilkada.

Dia pun menyinggung ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tidak peduli dengan edaran tersebut.

Tito kembali mengingatkan agar pemda segera mencairkan anggaran pilkada sebelum 9 juli 2024 ini, Bagi daerah yang belum transfer pada waktu yang telah ditentukan itu, Maka pihaknya akan menurunkan tim untuk mengecek permasalahannya.(mnr/frd)