Gubernur Khofifah Raih Penghargaan BKKBN, Tegaskan Komitmen dan Konsistensi Turunkan Stunting di Jatim.

Kendari, tvOnenews.com – Keberhasilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara aktif bersinergi menurunkan stunting dan melaksanakan program 'Genting' atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Secara khusus penghargaan diberikan pada Gubernur Jawa Timur selaku Tim Pengendali Genting Provinsi Jawa Timur sebagai apresiasi kesuksesan Jatim atas komitmen dan dukungannya dalam menyukseskan program Genting. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Dr. Minhaji kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah di sela acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Auditorium J. Leimana, Jakarta, Rabu minggu lalu. 

Selain Gubernur Jatim, Pemerintah Kota Mojokerto juga mendapatkan penghargaan dari kegiatan tersebut yaitu sebagai pemenang lomba tingkat kabupaten/kota berkinerja baik.

Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, sekaligus menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen.

“Penghargaan Genting ini adalah buah dari sinergi semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa, Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur, PKK, Mitra Pentahelix, serta Pembina Posyandu yang terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting masyarakat. Ini kerja gotong royong untuk masa depan generasi Jatim,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (19/11) di tengah kunker misi dagang Jawa Timur - Sulawesi Tenggara di Kendari Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, stunting menjadi konsen persoalan yang terus ditangani secara simultan bersama seluruh stakeholder dan lintas sektor di Jawa Timur. Upaya tersebut tidak bisa dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan saja.

"Kami di Jatim terus melakukan upaya secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa," kata Gubernur Khofifah.

“Sebab kami tahu bahwa menurunkan prevalensi stunting bukan hal yang sederhana tapi membutuhkan sinergi bersama seluruh elemen,” tegasnya.

Saat ini, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 capaian stunting di Jatim sebesar 14,7% lebih rendah dibanding prevalensi stunting nasional yang berada di angka 19,8%.

"Prevalensi stunting Jatim sudah mencapai target dan lebih rendah dibanding nasional. Namun, tetap perlu percepatan untuk mencapai target RPJMD Jatim sebesar 13,36% di tahun 2029 mendatang," tegasnya. 

Berbagai intervensi pencegahan stunting terus dijalankan oleh Pemprov Jatim baik intervensi secara spesifik meliputi skrining anemia remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri, pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC), pemberian TTD ibu hamil (bumil), ASI eksklusif, PMT bumil dan balita, Imunisasi dasar lengkap.

Selain itu, intervensi sensitif juga diberikan meliputi terpenuhinya sanitasi, air bersih, edukasi gizi keluarga, dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

Pada kesempatan itu, Khofifah juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh pihak dalam menjaga tren penurunan stunting. Yang mana setiap tahunnya terus jumlah stunting di Jatim mengalami penurunan.

“Yang penting bukan hanya mengejar target penurunan, tetapi memastikan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh program. Konsistensi inilah yang akan menentukan apakah upaya kita benar-benar berdampak,” ujarnya.

Gubernur Khofifah juga menegaskan intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik sebelum kelahiran maupun setelah anak lahir. Termasuk pemantauan berbasis data individual.

“Pendekatan by name by address harus terus diperkuat. Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri juga wajib diperkuat dan berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut intervensi stunting membutuhkan sinergi lintas sektor. Termasuk di lingkungan sekolah, keterlibatan Dinas Pendidikan menjadi kunci dalam memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik.

“Untuk itu kami optimis dengan adanya program MBG turut menjadi upaya strategis penanganan stunting dari lingkungan sekolah. Dengan demikian, program penurunan stunting bisa berjalan, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional. 

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8%. Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045. 

Target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Rakornas PPS menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai desa, NGO, swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat gerakan #CegahStuntingItuPenting.

Wakil Presiden RI Gibran menegaskan bahwa meskipun prevalensi stunting turun secara signifikan, program yang telah dilaksanakan harus tetap dilaksanakan dengan baik. 

“Saat ini pemerintah juga memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujarnya.

Melalui MBG dimana ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita juga menjadi sasaran program, diharapkan dapat memperbaiki asupan gizi. Sedangkan dengan CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya. 

Pada kesempatan ini, Wapres menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui pencegahan stunting baru.

Wapres berpesan kepada semua Kepala Daerah harus mengutamakan basis data sebelum pengambilan kebijakan dalam penurunan stunting. 

"Terpenting jika akan mengambil kebijakan harus berbasis data. Penurunan stunting harus dikawal dan ini adalah kerja bersama dan harus dilakukan kroyokan bersama," pungkasnya. (hen)