Membedah Risiko Liputan Lingkungan, FGD IJTI Sulsel Jadi Ruang Diskusi Jurnalis
- Abdullah Daeng Sirua
“Tantangannya tentu lebih besar. Tapi saya yakin teman-teman yang punya semangat dan progres yang baik ke depan bisa memberikan penguatan perspektif. Melihat isu tambang itu tidak holistik saja, ada konflik perempuan, konflik anak, konflik biota, ada hal yang lebih besar harus diungkap demi kepentingan publik, tidak hanya fokus pada kebijakan,” paparnya.
Sementara itu, Fasilitator FGD, Asram Jaya, memaparkan sejumlah hambatan struktural yang dihadapi jurnalis dalam meliput lingkungan.
Ia menyebut akses data dan informasi, politik redaksional, hingga tekanan deadline menjadi kendala utama.
Selain itu, isu lingkungan di media dinilai masih lemah.
“Aktor penghambat seperti pemilik modal, aparat penegak hukum, pemerintah, preman, bahkan akademisi. Yang paling intens menghambat itu APH dan preman,” ujarnya.
Asram juga menyinggung adanya “segitiga bermuda” dalam konflik lingkungan yang melibatkan pemilik modal, rakyat, dan negara.
“Apapun isunya, risiko terbesar tetap ke individu jurnalis, bukan perusahaan medianya,” katanya.
Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses seperti penentuan AMDAL juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
Sebagai solusi, peserta FGD mendorong penguatan advokasi bersama organisasi lingkungan seperti WALHI ketika media kesulitan mengakses data di instansi terkait.
Jika terkendala politik redaksi, liputan dapat diarahkan ke media alternatif seperti pers mahasiswa atau platform independen.
Ia juga mendorong rumah aman bagi jurnalis yang mengalami tekanan juga dinilai penting, mengingat ancaman lebih sering menyasar individu.
Selain itu, jurnalis didorong untuk taat pada SOP kerja serta melakukan analisis risiko sebelum liputan.
“Ketika nilainya kecil tapi risikonya besar, itu harus dipertimbangkan,” tegas Asram.
FGD ini pun merekomendasikan peliputan kolaboratif yang melibatkan jurnalis, akademisi, dan NGO dengan dua output utama, yakni berita dan agenda advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan publik. (ads/frd)
Load more