Warga Laikang Arak Keranda Mayat, Tolak PSN Kawasan Industri dan Pelabuhan di Takalar

Dalam aksi tersebut, warga juga mempertanyakan sikap Bupati Takalar yang hingga kini belum pernah menemui massa meski aksi penolakan telah berlangsung beberapa kali.

"Kami sudah beberapa kali datang ke kantor bupati, tetapi tidak pernah berhasil bertemu langsung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," Tutur Nasrum. 

Setelah sholat Zuhur, massa bergerak ke Kantor DPRD Takalar untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Namun Ketua DPRD Takalar juga tidak berada di tempat.

Tak lama kemudian, anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKS, Muh Ibrahim Bakri atau yang akrab disapa Baim, menemui massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Baim berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

"Saya akan mengawal persoalan ini sampai ke DPR RI jika pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikannya. Aspirasi masyarakat harus didengar dan difasilitasi," kata Baim.

Baca Juga

Sorot Kasus Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2, DPR RI Ungkap Keselematan Transportasi Laut Butuh Sinergitas Antar Pihak

Nasrun menegaskan perjuangan warga Laikang tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami sudah memastikan, jika tuntutan masyarakat tidak diindahkan, maka aksi demonstrasi akan terus berlanjut. Kami siap melakukan aksi berjilid-jilid bahkan memperjuangkannya hingga ke DPR RI agar suara masyarakat Laikang benar-benar didengar," tegasnya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan terkait rencana pembangunan yang dinilai akan berdampak langsung terhadap kehidupan warga pesisir Desa Laikang.

Aksi yang disebut sebagai demonstrasi jilid lima itu digelar di tiga titik berbeda, yakni Kantor Desa Laikang, Kantor Bupati Takalar, dan Kantor DPRD Takalar oleh ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Masyarakat dan Mahasiswa Lintas Laikang (APAMALLA). (itg/frd)