Menteri LH: 700 Ribu Hektare Mangrove Indonesia Rusak, Restorasi Jadi Gerakan Nasional

Sumbawa, tvOnenews.com – Menteri Lingkungan Hidup, M. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemulihan hutan mangrove menjadi salah satu agenda prioritas nasional mengingat besarnya kerusakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Jumhur, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare hutan mangrove. Namun, sekitar 700 ribu hektare di antaranya mengalami kerusakan akibat berbagai faktor sehingga membutuhkan upaya restorasi secara masif.

"Karena itu gerakan penanaman mangrove sudah menjadi gerakan nasional. Semua pihak, baik organisasi bisnis maupun nonbisnis, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki alam, khususnya kawasan pesisir," ujarnya saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove bersama di Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga

Anak Muda Indonesia Diajak Lebih Peduli Lingkungan, Duta Mangrove 2027 Resmi Dibuka!

Menurutnya, setiap langkah pemulihan mangrove sangat penting karena ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyerap emisi karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon daratan.

"Mangrove bukan sekadar pohon. Ekosistem ini menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kepiting, kerang, dapat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, hingga menghasilkan berbagai produk ekonomi seperti sirup dan hasil olahan lainnya," jelasnya.

Jumhur mengatakan, pemerintah akan terus menggelorakan gerakan pemulihan lingkungan secara nasional yang disebut sebagai Tobat Ekologis Nasional dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan peluang ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat melalui skema perdagangan karbon.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk menekan emisi karbon sehingga diperlukan partisipasi sektor swasta melalui mekanisme pasar karbon.

"Perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi dapat mengompensasi dampaknya dengan mendanai penanaman dan pemeliharaan mangrove. Dari proses itu akan tercipta lapangan kerja hijau atau green jobs bagi masyarakat," katanya.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin perdagangan karbon hanya menjadi ajang spekulasi bisnis. Manfaat ekonomi dari program tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan restorasi.

"Yang paling penting masyarakat di tapak harus menjadi penerima manfaat utama. Mereka tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya. (irw/frd)