Pembubaran Jemaat Gereja di Wali Kota Eva Dwiana Lakukan Hal Ini

Jakarta - Peristiwa penghentian dan pembubaran proses ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung disebut berujung damai. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud memutuskan untuk tidak memperbesar peristiwa tersebut.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengaku sudah berkomunikasi denga pihak terkait agar menyelesaikan kasus ini dengan baik.

"Saya sudah komunikasi dengan Kapolresta Bandar Lampung dan saya sudah perintahkan Sekda untuk berkomunikasi dari pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan maupun masyarakat terkait hal tersebut insyaallah semua segera membaik," katanya kepada tvOnenews, Rabu (22/2/2023).

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengimbau agar masyarakat provinsi ini dapat saling menghormati, menghargai dan menjaga toleransi antarumat beragama.

"Saya harap semua pihak saling menahan diri dalam memelihara dan menjaga kamtibmas yang kondusif di provinsi ini serta tak mudah terprovokasi," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, dalam keterangan yang diterima di Bandar Lampung, Selasa (21/2/2023.

Dia pun berharap semua pihak dapat saling berkomitmen atas kesepakatan ataupun perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak, yakni pengurus Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) yang berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung dengan pamong setempat.

Baca Juga

Mahasiswi S2 di Lampung Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Kaprodi, Bermula saat Minta Tanda Tangan Tesis

"Kami harap semua pihak tidak ada yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama, jadi setiap masyarakat yang akan mengadakan kegiatan dan menghadirkan orang banyak agar wajib memberitahukan lingkungan setempat, maupun pihak kepolisian, agar terjamin keamanannya," kata dia.

Pandra, juga mengatakan semua kesepakatan ini diwujudkan sebagai upaya menciptakan harmonisasi dan saling toleransi, antarumat beragama yaitu, hidup berdampingan secara damai di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini, Pemkot Bandarlampung harus mampu dan mau memberikan solusi serta kepastian hukum, terhadap perijinan umat beragama dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus atas gerak cepat Kanwil Kemenag Prov Lampung serta stakeholder terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di GKKD pada Minggu (19/2).