Masyarakat Marga Bukit Bulan Jambi Menanti Legalitas Hutan Adat 

Ranperda ini menjadi hal penting karena banyak faktor. Di Kabupaten Sarolangun terdapat empat MHA yang sedang berproses yaitu Bukit Bulan, Datuk Nan Tigo, Sungai Pinang, dan Batang Asai yang saat ini menantikan pengakuan masyarakat adat yang sekaligus berfungsi sebagai pengakuan hak kelola hutan adat.

Pengakuan MHA Bukit Bulan akan mendorong pengakuan Hutan Adat Bathin Batuah Berkun yang hingga kini belum bisa mendapatkan penetapan Hutan Adat dari KLHK.

Sementara, saat ini, kawasan ini terancam oleh masuknya aktivitas ilegal seperti penambangan emas liar.

Di Kabupaten Kerinci pun, keterancaman wilayah adat juga dialami oleh masyarakat adat Depati Nyato setelah pada tahun 2015 terjadi konflik tenurial (saling klaim) hutan pada masyarakat adat Depati Nyato.

Seorang oknum terlibat praktik jual beli lahan di hutan adat. Hal ini juga beruntun pada konflik sosial dan budaya. Oleh karena itu, lembaga adat berembuk hutan adat harus segera mendapatkan legalitas. Karena dengan begitu masyarakat memiliki kekuatan hukum untuk melindungi kawasannya.

Masyarakat Adat Depati Nyato was-was jika ada pihak lain yang mencaplok wilayah adat mereka. Mengingat wilayah hutan adat berada di luar kawasan hutan negara, namun memiliki peranan penting dalam fungsi ekologis sebagai penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan penopang pertanian masyarakat.

“Kita berharap Ranperda MHA ini segera disahkan, agar bisa mempercepat pengakuan hutan adat di masyarakat. Apalagi keterancaman wilayah juga makin tinggi,” ujar Adi Junedi mengingatkan.

Setidaknya, ketika Perda MHA diterbitkan, ada kejelasan payung hukum sebagai tempat berlindung masyarakat adat secara legal. (ant/wna)