Korupsi Dana Penimbunan Lokasi MTQ, Kejari Aceh Barat Langsung Tahan 3 Tersangka
- Tim Tvone/Chaidir
Aceh Barat, tvOnenews.com - Kejaksanaan Negeri (Kejari) Aceh Barat menetapkan tiga tersangka dan langsung di tahan, terhadap kasus dugaan korupsi penimbunan lokasi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang berada di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan.
Penetapan tiga tersangka pada proyek penimbunan MTQ tahun 2020 tersebut setelah keluarnya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh. Adapun tiga tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek penimbunan lokasi MTQ tersebut yakni SA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MS selaku pelaksana kegiatan dan Is selaku pemilik perusahaan.
Kepala Kejari Aceh Barat, Siswanto mengatakan, berdasarkan hasil audit perhitungan yang dilakukan BPKP Perwakilan Aceh kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp399.442.623 dari nilai proyek keseluruhan sebesar Rp2.4 miliar.
"Sesuai kontrak proyek tersebut dilaksanakan oleh MS dengan menggunakan CV Berkah Mulya Bersama, dengan nilai kontrak Rp1,909.149.000 dari pagu Rp2.4 miliar tersebut berdasarkan hasil pemenang tender," kata Kajari Aceh Barat, Siswanto, Selasa, (23/5/2023).
Sebut Siswanto, dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1,9 miliar itu harusnya rekanan pelaksana melakukan pekerjaan sesuai volume 12.358.87 meter bujur sangkar (m³).
Akan tetapi, kata Siswanto, pelaksanaan proyek tersebut hanya dikerjakan 9.029.63 m³ sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 3.329,24 m³. Akan tetapi hasil yang dilaporkan pekerjaan sudah selesai sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, dengan masa kerja 120 hari kalender.
"Waktu pelaksanaan kegiatan Timbunan lokasi MTQ tersebut sesuai dengan kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020. Dan selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2020 antara tersangka SA selaku PPK dan tersangka MS selaku pelaksana pekerjaan timbunan tersebut sepakat menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai seratus persen sedangkan pekerjaan baru dikerjakan lebih kurang enam puluh persen, dengan pertimbangan agar anggarannya dapat dicairkan seratus persen mengingat kontrak berakhir 29 Desember," urai Siswanto.
Lanjut Siswanto, lantaran pekerjaan dianggap selesai maka pada tanggal 22 Desember terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran seratus persen ke rekening tersangka MS sedangkan pekerjaan baru sekitar 60 persen.
Adapun nilai dari SP2D itu, kata dia, sebesar Rp1.909.149.000 dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp173.559.000 dan Pajak Penghasilan (PPH) Rp52.067.700 52.067.700 serta Infaq sebesar Rp9.545.745. Dari hasil pemotongan tersebut maka nilai pelaksana sebeaar Rp1.673.976.555.
Dijelaskannya, setelah mendapatkan laporan atas dugaan korupsi Kejari setempat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menghadirkan ahli dalam perhitungan pelaksanaan proyek tersebut.
"Berdasarkan perhitungan ahli dari Universitas Teuku Umar nilai yang dikerjakan Rp1.274.533.931.81 sehingga terjadi kerugian negara berdasar Audit BPKP perwakilan Aceh sebesar Rp399.442.623," sambung Siswanto.
Kata Siswato, proyek terasbut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2020 berada dibawah Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Barat. Lalu, kata dia, kepala DSI, Muhammad Isa menunjuk SA selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). SA sendiri bertugas di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Barat dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
"Pada tanggal 19 Mei 2020 Kepala Dinas Syariat Islam menunjuk SA merupakan Kasi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagai PPK untuk  kegiatan Penimbunan  Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat yang dianggarkan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun Anggaran 2020," sebutnya.(kha/lno)
Load more