Tuntut Penyetaraan Penghasilan, Ribuan Perangkat Desa di Kerinci Demo Kantor Bupati

Menjawab tuntutan perangkat desa, Sekda Kerinci, Zainal Efendi, menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD selama ini, TAPD sudah memperhatikan semua aspek sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam Siltap perangkat desa.

"Coba baca PP 11 itu, jangan 1 pasal saja, coba pahami betul-betul dan juga pasal lainnya di mana jika gaji kurang boleh ditambah dengan pendapatan lainnya. Makanya, di desa masing-masing diminta untuk kreatif," ujar Sekda.

Disampaikan Sekda bahwa untuk Siltap bersumber dari DAU, dan DAU itu ada pembagian dan persentase yang berdasarkan Kemendagri, ada mekanismenya, ada pembagian persentase untuk belanja anggaran APBD Kerinci. 

"Contoh di dalam Kemendagri ada yang penjelasan untuk ADD di mana dianggarkan 10 persen, sekarang sudah kita penuhi, malah lebih. Inilah yang kita berikan ke pemerintah desa. Sekarang kalian menginginkan seusai PP, tapi kemampuan daerah kita yang tidak mampu," tegas Sekda.

Hal senada disampaikan Kadis Pemdes, Syahril Hayadi, yang menjelaskan persentase pembagian DAU mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, gaji PNS Kerinci termasuk gaji perangkat desa.

"Kenapa kabupaten lain bisa, karena desanya dikit. Perlu diketahui bahwa DAU tiap kabupaten tidak jauh berbeda, mengapa mereka cukup karena desanya sedikit, sementara persoalannya kita desa yang banyak sehinga pembagiannya tidak mencukupi," jelas Kadis.

Makanya, kata Kadis, ada pasal yang mengatur ambil dari pendapatan lain dan juga bisa mengajukan tambahan DAU ke pusat jika keterbatasan di daerah.