Pemprov Kepri Anggarkan Rp198 M untuk Pilkada 2024

Batam, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan Rp198 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, Senin, mengatakan untuk anggaran KPU dan Bawaslu i masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar.

Sementara untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.

“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.

Ia menjelaskan anggaran Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan pilkada sebelumnya karena adanya anggaran untuk membeli perlengkapan alat pelindung diri (APD).

“Tahun sebelumnya tinggi karena ada APD, jadi anggarannya besar di APD karena COVID-19. Tahun ini tidak pakai APD, dan lebih kecil ketimbang  tahun sebelumnya,” ujar dia.

Baca Juga

Puluhan Mahasiswa Asal Jerman Pelajari Masyarakat Transmigrasi di Batam

Hery menyebutkan saat ini Badan Kesbangpol Kepri tengah gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada pemilih pemula terkait tahapan Pemilu 2024.

“Dalam hal ini untuk anak-anak pemilih pemula akan kita beri edukasi di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mengusulkan anggaran sebesar Rp141,66 miliar ke Pemprov Kepri untuk pendanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan usulan tersebut sudah berapa kali dibahas bersama Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Inspektorat Pemprov Kepri.

Dari pembahasan terakhir, angka yang kita usulkan sebesar Rp141 miliar sudah final dan disetujui Pemprov Kepri. Hanya tinggal tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD," kata Sriwati di Tanjungpinang. (ant/nof)