Tekan Laju Inflasi Daerah, Bank Indonesia Gandeng Tni-Polri dan Ponpes, Tanam 17 Ribu Batang Cabai Rawit Manfaatkan Lahan Tidur

Simalungun, tvOnenews.com - Gandeng TNI, Polri dan Pondok pesantren dalam upaya menekan laju inflasi daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Sumatera Utara, menyelenggarakan kegiatan Program Gerakan Budidaya Pangan Mandiri di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. 

Kegiatan ini dipusatkan di lokasi areal Koramil 08/Bangun di Jalan Asahan Km 5, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (12/6/2023). 

Ditandai dengan pelaksanaan penanaman serentak 17.000 bibit cabai rawit untuk Bulan Juni 2023, oleh KpW Bank Indonesia Muqorobin, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Fc Sipayung dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Disela sela kegiatan, KpW Bank Indonesia Muqorobin menyebutkan bahwa pelaksanaan tanam cabai serentak ini dilakukan guna menekan laju inflasi daerah dalam sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Tanam cabai serentak ini di lakukan bersinergi dengan Korem 022/Pantai Timur, Rindam I / Bukit Barisan, Polres Simalungun, Pondok Pesantren Al Barokah dan Kelompok Tani Simanja Sidamanik untuk memanfaatkan lahan tidur di Kabupaten Simalungun", sebutnya. 

Selanjutnya Muqoribin menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Budidaya Pangan Mandiri di Kabupaten Simalungun ini, dilakukan dengan guna menekan laju inflasi daerah dalam sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023.

Baca Juga

TNI Klaim Tak Pernah Mundur dari Zona Bencana, DPR Minta Rehabilitasi Sumatera Dipercepat

"Sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah perlu terus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk mendukung langkah kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengarahkan inflasi kembali pada sasarannya sebesar 3% ± 1%", ungkapnya.

Menurut Muqorobin, secara tahunan perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Utara per Mei 2023 relatif terjaga pasca HBKN (Hari Besar Keagamaam Nasional) Idul Fitri. Setelah sebelumnya mengalami deflasi 3 kali berturut-turut pada bulan Februari, Maret dan April 2023, pada Bulan Mei 2023 Provinsi Sumatera Utara secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm). Sementara itu, secara tahunan, Provinsi Sumatera Utara memiliki realisasi inflasi sebesar 3,66% (yoy), atau sudah mulai masuk ke dalam rentang sasaran inflasi nasional 3% ± 1%. 

Atas dasar hal tersebut, perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, khususnya melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah. Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun, perlu terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terjaganya inflasi sehingga inflasi Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1% di tahun 2023. 

"Kabupaten Simalungun sebagai salah satu sentra produksi pertanian terbesar di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan komoditas pangan di Sumut maupun Nasional. Peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Simalungun menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketersediaan pasokan di Sumatera Utara. Namun demikian, saat ini terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat peningkatan produktivitas tersebut diantaranya potensi dampak El-Nino, persoalan kapabilitas petani, serta utilisasi terhadap lahan tidur yang masih rendah", paparnya lagi. 

Senada dengan hal tersebut, Muqorobin menjelaskan guna mengatasi potensi dampak El-Nino dan persoalan kapabilitas petani, diharapkan dapat ditangani melalui berbagai bantuan dan fasilitas seperti Alsintan, pelatihan teknik pertanian organic, serta fasilitasi implementasi digital farming yang diberikan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang bersinergi dengan OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Simalungun. (dsg/haa)