Kasus Dugaan Inses di Bukittinggi, Sosiolog: Akibat Kohesi yang Berlebihan

Padang, tvOnenews.com - Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat Erianjoni menduga perilaku menyimpang (inses) antara ibu dan anak kandung yang terjadi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat akibat kohesi atau hubungan yang berlebihan.

"Kedekatan hubungan yang berlebihan dan melampaui nilai-nilai sakral antara ibu dan anak bisa memicu praktik menyimpang," kata Sosiolog UNP Erianjoni, Sabtu (24/6/2023).

Menurutnya, penting bagi orang tua untuk memerhatikan batas-batas hubungan baik dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Sebab, jika tidak, bisa kebablasan seperti yang terjadi di Kota Bukittinggi.

Selain kohesi sosial antara orang tua dan anak, Erianjoni menilai praktik perilaku menyimpang juga bisa terjadi akibat disfungsi peran keluarga atau ayah. Artinya, sosok ayah gagal melindungi anak maupun istrinya.

"Imbasnya hubungan menyimpang ini terjadi karena tidak ada pengawasan," kata dia.

Erianjoni mengatakan, selain kohesi dan disfungsi peran keluarga, inses juga dapat dipicu oleh pengaruh zat adiktif seperti narkoba dan sejenisnya yang merusak syaraf sehingga mengakibatkan seseorang tidak berpikir normal.

Baca Juga

Marak Inses dan Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pigai: Silakan Laporkan ke Kementerian HAM

Pengungkapan kasus perilaku seks menyimpang di Bukittinggi sekaligus menandakan degradasi moral yang terjadi di Tanah Air. Erianjoni menyakini hal-hal yang bertentangan dengan norma tersebut cukup banyak terjadi hanya saja tidak semuanya terungkap ke publik.

Oleh karena itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu melihat dan menyelesaikan masalah tersebut melalui langkah-langkah konkret, dengan tujuan melindungi masyarakat itu sendiri.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, mengajak seluruh kepala daerah di provinsi itu untuk berani mengungkap kasus seks menyimpang.

Hal tersebut disampaikan Erman Safar menyusul pengungkapan dugaan kasus inses antara ibu dan anak yang terjadi di daerah, dan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. "Ini untuk membentengi anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan kota dan kabupaten lain, sampai kapan mau seperti ini," ujar dia. (ant/wna)