Menjadi Daerah Pemohon Paspor Umroh dan Haji Terbanyak, Madina Akan Miliki Kantor Imigrasi

Mandailing Natal, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara segera beroperasi. Hal tersebut menimbang bahwa Mandailing Natal memiliki angka pemohon paspor umroh terbanyak di Sumatera Utara. 

Saat melakukan verifikasi dan monitoring ke Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II TPI Sibolga, di Mandailing Natal (Madina), Rabu (12/7/2023), Tim Direktorat Jendral Imigrasi juga meminta dukungan dari Bupati, HM Jafar Sukhairi.

"Kita mendukung penuh peningkatan status UKK menjadi kantor imigrasi. Karena potensi Madina sangat luar biasa, masyarakat juga akan diuntungkan dengan hal tersebut," kata Bupati.

Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang, menyampaikan bahwa kunjungan ini terkait dengan peningkatan status UKK menjadi kantor imigrasi.

"Kami memohon kepada kantor wilayah untuk mengawal dan mendampingi tim dari Direktorat Jendral Imigrasi melakukan verifikasi dan monitoring yang langsung dari Sekretariat Jendral Kemenkumham," kata Saroha Manullang.

Dikatakannya, kantor UKK yang merupakan cabang dari Sibolga, diharapkan dapat menjadi satuan kerja berdiri sendiri yang langsung menginduk dan di bawah administrasi Bupati Madina.

Baca Juga

BNN Sumut dan Tim Gabungan Temukan 5 Hektar Ladang Ganja di Madina, Jumlahnya Fantastis

"Ini sangat penting, Madina punya potensi sangat luar biasa baik dari segi pertanian, wisata dan transportasi. Madina salah satu penyumbang pengeluaran paspor untuk umroh dan haji terbesar di Sumut," katanya.

Kantor imigrasi tersebut akan berdampak positif terutama bagi masyarakat Madina dan masyarakat dari beberapa Kabupaten tetangga. Selama ini, untuk membuat paspor serta urusan keimigrasian, daerah ini serta warga dari beberapa kabupaten tetangga harus ke Kota Sibolga dengan waktu tempuh sekitar lima jam.

Sementara itu, Jaunuar Kurniawan, Analis Kelambagaan Biro Perencanaan Dekretariat Jendral Menkumham, menyampaikan untuk mencapai status kantor imigrasi, ada prosedur yang harus dilaksanakan.

"Kami harus bersurat dulu kepada instansi pembina kami khususnya Kementerian PAN-RB untuk meminta persetujuan, kalau sudah ada itu prosesnya tidak akan lama, karena hanya menunggu SK dari Kemenkumham untuk berdirinya Kantor Imigrasi Madina," ujarnya. (rsr/wna)