Merasa Dikriminalisasi, Ini Kronologi Perkara Pemalsuan Surat Tanah Versi Tersangka yang Ditangguhkan ARH

Medan, tvOnenews.com - Kasus pemalsuan surat tanah yang menjerat ARH, tersangka yang ditangguhkan pasca kedatangan puluhan anggota TNI ke Mapolrestabes Medan, berawal dari jual beli tanah di Desa Sampali oleh saudara HB dan Prof PG. ARH dikatakan saat itu hanya seorang mediator.

“Kejadian berawal pada tahun 2019, ketika itu saudara HB meminta saya untuk mencarikan pemodal yang bisa membeli sebuah lahan di Desa Sampali,” terang ARH.

“Nah saya yang sifatnya hanya seorang mediator, saya carikanlah pembeli lahan tersebut, dan dapatlah Prof PGR,” sambungnya.

ARH menjelaskan bahwa setelah tim dari Prof PGR datang menyurvei lokasi tanah yang akan dibeli kepada saudara HB, tim Prof PGR mengantarkan uang tersebut kepada HB.

“Jadi setelah disurvei oleh tim Prof PGR yang bernama WRS (saat in telah Almarhum), lalu HB menerima uang sebesar Rp80 juta yang diberikan WRS kepada HB,” ARH.

HB juga dikatakan memberikan surat alas hak tanah yang ia jual kepada Prof PGR melalui WRS.

Baca Juga

Danlanud Soewondo Resmi Tutup Kejurda Funakoshi Karate Antar Pelajar se-Sumut

“Jadi saya tidak ikut dalam proses jual beli tersebut, saya hanya memediatori saja", pungkas ARH.

“Nah entah atas dasar apa saya malah dilaporkan dengan tuduhan turut serta memalsukan tanda tangan saudara SA yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Sampali,” kesalnya.

Ia pun mengaku tidak terima dituduh turut serta dalam pemalsuan surat tanah yang dilakukan.

“Yang mengeluarkan surat saudara HB, lantas kenapa saya yang dituduh turut memalsukan surat tanda tangan SA,” sambungnya.

“Saya berharap Kasatreskrim Polrestabes Medan jeli dalam mempelajari kasus ini, kenapa saudara HB kabur saat ini, berartikan ada yang salah dengan dia,” tutupnya. (bsg/nof)