Kebakaran Hutan Seluas 229 Hektare Landa Jambi Sepanjang 2023, Satgas: Kesalahan Warga Membuka Lahan

"Kalau wilayah gambut sesuai PP itu yang mana tinggi muka air tanah maksimal 40 sentimeter dan tidak ada pengeringan, lahan gambut akan sulit terbakar. Kanal itu fungsi menggelontorkan atau mengeluarkan air dari lahan gambut sampai 10 meter, sehingga air di dalam gambut terkuras," kata Dwi.

Monopoli air yang dilakukan perusahaan, sudah dirasakan warga Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Ahmad Fauzi, salah satu warga Pematang Rahim, mengatakan apa yang dilakukan perusahaan itu mengakibatkan perkebunan warga mudah kering dan rawan terbakar.

"Kalau masuk musim kemarau menjadi cepat sekali kering. Sebaliknya, kalau musim hujan cepat sekali banjir," tuturnya.

Selain pembangunan kanal dan monopoli air, perusahaan juga menanam tumbuhan monokultur, yakni kelapa sawit yang tidak ramah di lahan gambut dan mengakibatkan kekeringan. Kesalahan tata kelola ini menjadi salah satu penyebab karhutla hebat di Jambi pada tahun 2015 dan 2019.

"Itu tata kelola yang buruk. Gambut yang dikeringkan kemudian ditanam perkebunan sawit itu menyebabkan keluarnya karbon dioksida juga," kata Dwi.

Namun, kata Dwi, pemerintah dan aparat penegak hukum hanya fokus pada pelaku pembakaran lahan. Tidak menegakkan hukum pada perusahaan yang memicu karhutla.

"Penegakan hukum yang dilakukan tidak maksimal. Cara pandang pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa pembakaran lahan itu dilakukan oleh pihak pembakar. Tidak melihat dari proses lain, yakni pengeringan gambut," kata Dwi.

Walhi Jambi, ungkap Dwi, saat ini mendorong pemerintah agar mengevaluasi izin 27 perusahaan tadi, sehingga pemulihan ekosistem gambut bisa dilakukan.

"Kita menekan pemerintah, izin 27 perusahaan itu harus dievaluasi," tuturnya.