Kebakaran Hutan Seluas 229 Hektare Landa Jambi Sepanjang 2023, Satgas: Kesalahan Warga Membuka Lahan

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Jambi mencatat bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 229,54 hektare sepanjang 2023 di wilayah mereka.

Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono menegaskan bahwa kebakaran hutan dengan total seluas 229,54 hektare tersebut penyebab utamanya adalah tindakan masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan.

"Penyebab utamanya adalah masih masalah klasik, yakni masyarakat kita yang masih banyak suka membuka lahan dengan cara membakar," katanya, Jumat (18/8/2023).

Ia merinci dari total lahan terbakar, yang terluas berada di Kabupaten Batanghari yakni seluas 111.14 hektare. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas lahan yang terbakar yaitu 4,80 hektare.

Supriono mengatakan pihaknya selalu melakukan sosialisasi dan memperingatkan tentang bahaya kebakaran dan pembakaran hutan kepada masyarakat. Bila tidak diindahkan, satgas akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Nanti bila mana sosialisasi tidak juga berubah, kami dari kepolisian akan menindak tegas," ujar Supriono.

Baca Juga

Atasi Karhutla, BNPB Tambahkan Dukungan Dua Helikopter ke Riau

Sementara itu, Walhi Jambi mengungkapkan monopoli air melalui pembangunan kanal, telah memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Diketahui, ada 27 perusahaan di Jambi yang diduga melakukan monopoli air tersebut.

Dwi Nanto, Manajer Analisis dan Pembelaan Hukum Walhi Jambi, menyampaikan terdapat 904.424 hektare kawasan hidrologi gambut (KHG) dengan 14 titik di Jambi. Namun, sekitar 60 persen lahan itu diduduki perusahaan dengan pengelolaan yang tidak ramah untuk ekosistem gambut.

"Ini budi daya berizin berupa perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Kerusakan wilayah gambut itu kebanyakan di wilayah berizin," katanya, saat konferensi pers, Jumat (18/8).

Perusahaan-perusahaan, kata Dwi, membangun kanal untuk merawat perkebunan kelapa sawit dan hutan industri.

Kala musim kemarau, kanal disekat atau dibloking untuk mengatur debit air yang juga menjadi pasokan untuk memadamkan tanaman yang terbakar. Sedangkan saat musim hujan kanal itu berguna mengeluarkan air yang mengendap di lahan gambut agar tidak menggenangi tanaman milik perusahaan. Imbasnya, lahan gambut terutama di luar perusahaan menjadi kering dan mudah terbakar.

"Tata kelola ini kita sebut monopoli air. Adanya ketidakadilan manajemen air sehingga lahan masyarakat kering saat musim kemarau," kata Dwi.

Ia mengatakan bila tinggi muka air di lahan gambut dijaga sesuai PP Nomor 57 Tahun 2016, maka lahan gambut sulit terbakar.