Dugaan Kasus Penjegalan di Kongres Askot PSSI Kota Medan Menguap dan Ketum PSSI Diminta Anulir, Ini Kata Panitia

Medan, tvOnenews.com - Dugaan kasus penjegalan terstrukrur di Kongres Askot PSSI Kota Medan menguap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PSSI pusat pun diminta untuk menganulir dan melakukan pemilihan ulang dari keputusan Kongres Askot PSSI Kota Medan yang memenangkan Yandrinal Amiruddin sebagai Ketua Umum Askot PSSI pada hari Selasa (29/8/2023) lalu.

Hingga hal ini membuat mantan pemain PSMS dan pernah berkolaborasi bersama PSSI bergerak bersama untuk berusaha meminta kepada Ketum PSSI meninjau dan menganulir serta melakukan pemilihan ulang yang murni.

Untuk itu, secara bersama-sama mereka akan membuat aksi pernyataan petisi tak percaya terhadap proses dan prosedur yang dilakukan panitia pemilihan Ketua Umum Askot PSSI Kota Medan yang telah memenangkan Yandrinal Amiruddin.

Kejadian ini bermula dari Bakal Calon Ketua Umum Askot PSSI Medan Witya Pusen dan Bakal Calon Wali Ketua Umum Uhum Enesty, mengaku telah ada dugaan penjegaalan terhadap mereka, dan dugaan ptaktik itu pun mereka katakan terkesan janggal.

Diketahui kasus ini terjadi jelang pelaksanaan Kongres Askot PSSI Kota Medan. Di mana, keduanya dinyatakan gagal lolos verifikasi tanpa alasan yang jelas.

“Ketika itu, saya bakal calon ketua dan bakal calon wakil saya dikabarkan gagal lolos verifikasi. Namun, saya belum menerima keputusan resmi. Saya justru dapat informasi dari orang lain. Sehingga saya dan Pak Uhum Enesty, telah mendatangi Kantor Asprov PSSI Sumut di Jalan Sekip Baru, Sabtu (26/8/2023) untuk memepertanyakannya,” ujar Witya Pusen kepada tvOnenews.com, Minggu (3/9/2023).

Baca Juga

Dugaan Malpraktik di RS Muhammadiyah Medan, Komisi IX DPR: Pelanggaran Hak Pasien, Harus Diusut Pidana

Pusen menjelaskan, ia bersama Uhum Enesty datang ke Kantor Asprov PSSI Sumut sekitar pukul 10.30 WIB untuk mempertanyakan kepastian informasi tersebut.

“Di situ kami merasa kecewa. Tidak ada satu orang pun panitia atau komite pemilihan berada  di lokasi,” lanjut Pusen.

Ia mengungkapkan, saat itu hanya menemui seorang staf wanita yang ada di kantor itu.

“Oleh staf wanita yang ada di kantor tersebut, kami disarankan menemui Komisi Banding. Tapi Komisi Banding juga tidak ada di lokasi. Padahal saat itu sesuai tahapan, di hari Sabtu (26/8/2023) yang seusai jadwal waktu pengajuan banding. Jadi kami bingung mau lakukan upaya banding ke mana ?,” ujar Witya Pusen.