News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Ngaku Mampu Loloskan Jadi Polisi, Oknum Bripka Dilaporkan ke Propam Polda Sumut

Modusnya, telapor mengaku mampu meloloskan orang tes masuk calon siswa (Casis) Bintara Polri pada TA 2023 di Polda Sumut dengan meminta uang hingga ratusan juta rupiah.
Kamis, 9 November 2023 - 16:09 WIB
Bukti Laporan.
Sumber :
  • Yoga Syahputra

Medan, tvOnenews.com - Oknum personel SPN Hinai Polda Sumut, berinisial MY yang masih berpangkat Bripka dilaporkan ke Polda Sumut. Ia dilaporkan terkait dugaan kasus penipuan yang menyebabkan kerugian korban hingga ratusan juta rupiah.

Korban pelapor, Sergina Sitorus warga Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Medan Petisah, menunjukkan bukti laporan nomor STTLP/B/1317/X/2023/SPKT/Polda Sumut dan STPL/198/X/2023/Propam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Modusnya, telapor mengaku mampu meloloskan orang tes masuk calon siswa (Casis) Bintara Polri pada TA 2023 di Polda Sumut dengan meminta uang hingga ratusan juta rupiah.

Pelapor menceritakan, awal mula dugaan kasus penipuan yang dialaminya berawal saat dia dan terlapor bertemu di rumahnya pada tanggal 6 Februari 2023.

"Saat itu Bripka MY mengaku dapat mengurus anak saya masuk menjadi anggota polri dengan biaya Rp150 juta. Hal itu dengan catatan apabila tidak lulus maka uang korban seluruhnya akan dikembalikan. Sebagai tanda jadi, Bripka MY meminta uang sebesar Rp50 juta,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Setelah itu, ia mengungkapkan bahwa ia kembali memberikan sisa uang Rp100 juta kepada terlapor secara bertahap.

“Namun di bulan Mei 2023 ketika pengumuman, anak saya malah dinyatakan tidak lulus di ujian akademik. Saat diberitahukan, Bripka MY malah mengaku dapat mengurus kembali kelulusan, namun dengan tambahan biaya secara bertahap hingga Rp146 juta," ujarnya.

Hal ini pun kembali disanggupi oleh korban, tetapi hingga pengumuman kelulusan Bintara Polri nama anak korban juga tidak lulus.

“Jadi Total uang yang sudah kami serahkan mencapai Rp296 juta,” sebut Sergina.

Oleh karena itu, sesuai kesepakatan Sergina menyebutkan, karena anaknya tidak lulus, dia pun meminta uangnya dikembalikan. Ia katakan Bripka MY sendiri berjanji akan melunasinya pada bulan Oktober 2023.

“Namun hingga saat ini uang itu tidak juga dikembalikan. Saya pun susah dan bosan menariknya kembali. Sehingga kami memutuskan untuk melaporkan Bripka MY ke Polda Sumut,” ujarnya.

Sergina mengaku, berulang kali uang itu coba ditagih, Bripka MY selalu membuat-buat alasan. Untuk itu dia berharap, melalui laporan in dia dan sekeluarga bisa mendapatkan keadilan.

“Harapan kami uang yang sudah diterima Bripka MY dapat dikembalikan kepada kami sesuai kesepakatan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terpisah, Kamis (9/11/2023), Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat dikonfirmasi tvOnenews.com menjelaskan, akan menindaklanjuti dengan mengecek laporan dugaan penipuan yang dilakukan oknum polisi dengan modus meloloskan tes masuk anggota Bintara Polri itu.

“Namun begitu, kita kembali mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak percaya dengan calo atau oknum-oknum karena tes masuk anggota Polri itu gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya. (ysa/nof)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Dear Cewek, Pahami Aturan Dasar Sepak Bola Ini biar Makin Seru Pas Nonton Piala Dunia 2026

Dear Cewek, Pahami Aturan Dasar Sepak Bola Ini biar Makin Seru Pas Nonton Piala Dunia 2026

Kini, semakin banyak perempuan yang ikut merasakan demam dan merasa antusias untuk menonton Piala Dunia 2026. Yuk, pahami aturan-aturan berikut ini, ladies!
Soal Dugaan Penerimaan Uang Rp30 Miliar, Dedi Congor Berpeluang Diperiksa KPK Lagi

Soal Dugaan Penerimaan Uang Rp30 Miliar, Dedi Congor Berpeluang Diperiksa KPK Lagi

KPK membuka peluang memeriksa kembali mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Marunda Ahmad Dedi alias Dedi Congor. 
KPK Periksa PNS Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor Barang, Tinggal Satu Tersangka di Tahap Penyidikan

KPK Periksa PNS Bea Cukai dalam Kasus Suap Impor Barang, Tinggal Satu Tersangka di Tahap Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi yakni Pegawai Negara Sipil (PNS) Bea Cukai, Akhmad Fikri Yahmani terkait kasus dugaan suap importasi barang. 
Ramalan Weton 18 Juni 2026: 5 Weton Berkalung Untung vs 5 Weton Rentan Buntung

Ramalan Weton 18 Juni 2026: 5 Weton Berkalung Untung vs 5 Weton Rentan Buntung

Berikut sepuluh weton yang diprediksi mengalami nasib baik dan buruk esok hari tanggal 18 Juni 2026.
Ramalan Finansial Weton 18 Juni 2026: 5 Weton Banjir Rezeki vs 5 Weton Rawan Boncos, yang Mana Nasib Anda Besok?

Ramalan Finansial Weton 18 Juni 2026: 5 Weton Banjir Rezeki vs 5 Weton Rawan Boncos, yang Mana Nasib Anda Besok?

Buatkan artikel dengan panjang 400 tentang ramalan 10 weton yang akan mengalami penurunan dan kenaikan dalam hal finansial pada tanggal 18 Juni 2026. Bedakan dari sebelumnya
Sambangi UAS di Riau, Mardiono Bawa Misi Kenegaraan dan Perjuangan Politik

Sambangi UAS di Riau, Mardiono Bawa Misi Kenegaraan dan Perjuangan Politik

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan sekaligus Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengadakan pertemuan khusus dengan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Pekanbaru, Riau, pada Rabu (17/6). 

Trending

Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Misteri Kematian Jance Zebua Belum Terpecahkan, Publik Kritisi Proses Penyidikan

Duka masih menyelimuti rumah keluarga Jance Zebua di Desa Hilinaa, Dusun 2, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut).
BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum, Bahas Permasalahan Kawasan Hutan dan Konflik Agraria

BAM DPR RI menggelar Rapat RDPU bersama para kepala desa dan perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kemuning, Indragiri Hilir, Riau.
Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Komnas HAM Sebut Program MBG Langgar HAM, DPR: Pernyataan Kontradiktif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komnas HAM soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi melanggar HAM adalah tidak tepat.
Luhut Klaim Perlinsos Digital dan Simbara Bisa Buat Negara Hemat Ribuan Triliun: Orang Tidak Bisa Korupsi

Luhut Klaim Perlinsos Digital dan Simbara Bisa Buat Negara Hemat Ribuan Triliun: Orang Tidak Bisa Korupsi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyebut sistem digitalisasi pemerintah melalui Perlinsos Digital dan Simbara bisa membuat hemat ribuan triliun.
Prabowo Tahan Pertalite Tak Naik, B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun dan Serap 2,2 Juta Pekerja

Prabowo Tahan Pertalite Tak Naik, B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun dan Serap 2,2 Juta Pekerja

ESDM menyampaikan pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi Pertalite sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, seraya mendorong implementasi B50.
Sempat Kabur ke Panipahan, Suami Siri Pembunuh Istri di Dumai Ditangkap Polisi

Sempat Kabur ke Panipahan, Suami Siri Pembunuh Istri di Dumai Ditangkap Polisi

Kepolisian Resor Dumai berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial Nursafika (30), yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah pondok kawasan kebun Taman Wisata Alam (TWA), Jalan Abdul Rabkhan, RT 006, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
Siapa Yakuza Maneges yang Menyegel Ponpes di Malang?

Siapa Yakuza Maneges yang Menyegel Ponpes di Malang?

Media sosial beberapa waktu lalu dihebohkan dengan kabar, adanya pondok pesantren (Ponpes) di Malang, Jawa Timur disegel organisasi bernama Yakuza Maneges
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT