Dugaan Honorer Fiktif, Gubernur Kepri Terbitkan Surat Edaran Larangan Pengangkatan PTT/THL Honorer

Apabila Kepala Perangkat masih melakukan pengangkatan PTT, THL atau sebutan lain, maka konsekuensi dan dampak dan pengangkatan tersebut diluar tanggung jawab Gubernur Kepulauan Riau.

Apabila Kepala Perangkat Daerah sangat membutuhkan Pegawai THL, dapat memanfaatkan THL yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah buka suara terkait adanya kasus dugaan korupsi pembayaran gaji fiktif honorer di DPRD setempat, yang saat ini tengah diusut oleh pihak kepolisian.

Sebagai Gubernur, Ansar menegaskan bahwa ia menghormati dan akan mengikuti perkembangan proses hukum, yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri.

“Ya kita ikuti aja perkembangannya. Ya, kita hormati proses hukumnya, mudah mudahan tidak apa apa. Kalau nanti umpamanya bisa melalui inspektorat, ya melalui inspektorat. Mana yang harus diganti, ya diganti," ujar Ansar di Tanjungpinang, Minggu (19/11/2023).

Ansar menegaskan, bahwa Pemprov Kepri sama sekali tidak pernah melakukan penambahan honorer. Selama ini, pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) hanya diganti statusnya menjadi lebih tinggi.

Baca Juga

Kadin Indonesia Yakin Kepri Bisa Jadi Pusat Industri Hijau dan AI, Investasi Dipacu Lewat FTZ

“Tidak ada tambahan honor, kita yang mengganti THL, yang keluar itu, hanya kita ganti. Jadi tidak ada tambah-tambahan baru, saya sudah buat surat kok, tidak boleh ada tambahan baru," pungkasnya. (ksh/nof)