Para Dokter Spesialis Mogok Bikin RSUD Subulussalam Aceh Lumpuh, Puluhan Pasien Dipulangkan

Subulussalam, tvOnenews.com - Belasan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, Aceh, gelar aksi mogok menuntut Pemerintah Kota Subulussalam membayarkan gaji dan insentif para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung.

Menurut Dokter M Arif, sebagai perwakilan para dokter spesialis yang mogok kerja, aksi mogok ini dilakukan karena insentif, honor, dan gaji tenaga medis serta tenaga pendukung, sudah 4 bulan tak dibayarkan.

"Sebenarnya ini buah simalakama, kami lakukan sayang pasien, tapi kalau tidak kami lakukan rasanya juga tidak mungkin perawat-perawat kami itu bekerja dengan beban dan tekanan yang hebat itu tidak dibayar,” kata Arif.

Selain para tenaga medis, seperti dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan bidan, tenaga pendukung seperti cleaning servise, gizi, dan tenaga pendukung lainnya juga belum digaji.

"Komitmen kami, bahwa apapun ceritanya kami akan kembali mulai aktif jika honor, nakes, tenaga medis penunjang, dan tenaga penunjang lainnya itu dibayarkan, karena ini bukan masalah yang baru hari ini,” tegas Arif.

Imbas aksi mogok ini, nyaris seluruh pelayanan poli di RSUD ini ditutup, sekitar 50 pasien yang datang hendak berobat pun disuruh pulang, hingga RSUD pun sepi pasien.

Baca Juga

Kepala Bakom RI Pastikan Pemerintahan Prabowo Tetap Stabil dan Berjalan Normal di Tengah Dinamika Politik

Aksi mogok ini mengundang reaksi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, sedikitnya 8 anggota DPRK mendatangi rumah sakit dan melakukan rapat mendadak dengan pihak RSUD dan para dokter spesialis yang melakukan aksi.

Dalam audiensi, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Sairun, menyebutkan, pembayaran gaji ini tertunda karena defisit yang tengah dialami Kota Subulussalam, sehingga pihak pemerintah tak mampu membayar karena ketiadaan uang.

"Karena anggaran kita defisit memang berimbas, tapi karena tadi ditanyakan kenapa tidak ada skala prioritas, tentu ini adalah ranahnya keuangan, saya pikir silahkan DPR melakukan pansus ke keuangan,” jawab Sairun.

Jawaban Sairun ini sempat membuat pihak DPRK berang, ketegangan terjadi dan aksi saling teriak antara DPRK dan pihak Pemko, sebab menurut pihak DPRK anggaran untuk RSUD sudah disahkan dalam rapat paripurna dewan untuk dibayarkan full 12 bulan, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membayarkan.