Bawaslu Lacak Keberadaan Ketua PPK Bukit Bestari, Terindikasi Dugaan Penggelembungan Suara

Sementara itu, saksi Golkar rapat pelno rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang, Abdul Rasyid juga merasa heran soal tidak hadirnya Ketua PPK Bukit Bestari, dalam rapat pleno tersebut.

Menurutnya, Ketua PPK harusnya dapat bertanggungjawab terkait adanya dugaan penggelembungan suara tersebut. Abdul juga ingin mengetahui, dasar apa yang menjadi motivasi Ketua PPK untuk merubah hasil perhitungan suara di C hasil.

“Kami juga kecewakan KPU, yang katanya memberhentikan Ketua PPK. Jadi kita tidak tau prosesnya apa, dia hilang dan KPU tiba-tiba memberhentikan, ya harusnya diproses," tegasnya.

Sehingga, Partai Golongan Karya, menolak hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kota, yang digelar oleh KPU Tanjungpinang tersebut.

Adanya dugaan perubahan data C Hasil delapan TPS di Kelurahan Tanjung Unggat menggunakan tipe-ex, menjadi alasan Golkar Tanjungpinang menolak hasil pleno yang digelar KPU Tanjungpinang.

“Yang meyakinkan kami adalah adanya perbedaan perubahan yang dilakukan di C1 dengan tipe-ex yang begitu panjang," tambahnya.

Selain itu, di C Hasil tidak adanya bukti paraf. Menurutnya perubahan terhadap teli di form C Hasil hanya bisa dilakukan saat Pemungutan Suara atau salah hitung di tingkat TPS.

Ia menilai, adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan Ketua PPK. Sebab, banyaknya coretan di C hasil. Bahkan, C salinan milik Golkar, KPU sama dengan beberapa Parpol lainnya.

“Tapi kok Bawaslu dengan mereka (KPU) beda. Yang agak saya aneh yang punya Bawaslu dicoret-coret, tidak di tip ex. Inikan dokumen negara yang harus dijaga dengan baik," ungkapnya.

Ketua PPK Bukit Bestari Hilang Tanpa Jejak

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PPK Bukit Bestari, Mulyandri menyampaikan ia tidak lama ini memang ditunjuk oleh anggota lain, untuk menjadi Plt Ketua PPK.

Mulyandri ditunjuk sebab, Ketua difinitif Hermansyah sudah tidak terlihat saat dimintai klarifikasi oleh KPU, paska dugaan penggelembungan suara yang dilaporkan oleh Partai Golkar.

“Dia sempat diklarifikasi namun tidak selesai. Klarifikasinya di kantor KPU, waktu istirahat salat dia pergi, tapi tidak balik-balik lagi," kata Mulyandri.