Kasus Investasi Bodong Budidaya Ikan Lele DHD Kerugian Senilai Rp 1,2 Miliar Lebih Telah Masuk Putusan Sela

Palembang, Sumatera Selatan - Sempat membuat heboh masyarakat Sumsel, dan menimbulkan banyak korban dengan kerugian ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah terkait kasus dugaan investasi bodong budidaya lele PT Darsa Hakam Darussalam (DHD) Farm Indonesia, sudah memasuki persidangan di PN Palembang dengan agenda pembacaan putusan sela yang diajukan tiga terdakwa.

Sidang tersebut dipimpin majelis hakim yang diketahui hakim Siti Fatimah SH MH. Adapun nama ketiga terdakwa, Heriyanto Wahab Komisaris Utama, Dodi Sulaiman Direktur Utama, serta Irma Wahida Direktur Keuangan PT DHD Farm Indonesia.

Dikonfirmasi Muhammad Widad SH, tim kuasa hukum terdakwa Heriyanto,  membenarkan bahwa terhadap perkara tersebut, saat ini telah memasuki agenda putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh masing-masing terdakwa.

"Selasa besok sebagaimana jadwalnya, akan digelar pembacaan putusan sela oleh majelis hakim atas eksepsi yang kami ajukan," ujar Muhammad Widad saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (17/1/2022).

Ia juga menjelaskan, alasan ia beserta tim penasihat hukum lainnya mengajukan keberatan atas dakwaan (Eksepsi) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel yakni perkara tersebut ia nilai harusnya tidak masuk dalam unsur pidana.

"Karena perkara ini mulanya hanya berdasarkan perjanjian kerjasama, jadi tidak masuk dalam unsur delik pidana hanya unsur keperdataan saja," ungkapnya.

Baca Juga

Korban Dugaan Investasi Bodong Buat Laporan ke Polda Bali, Kerugian Ditaksir Capai Rp19 Miliar

Ia pun berharap, agar majelis hakim dapat mengabulkan eksepsi yang diajukan dalam sidang putusan yang akan digelar pada Selasa (18/1) besok.

Diketahui dalam dakwaan JPU Kejati Sumsel, perkara ini berawal saat terdakwa Heriyanto serta terdakwa Dodi Sulaiman melakukan bisnis budidaya ikan lele Bioftik dengan membuka usaha yang diberi nama Darsa Harkam Darussalam (DHD) yang bergerak di bidang menjual bibi sangkal dalam bentuk paket seperti kolam, bibit dan pakan ikan, yang mana hal tersebut menjadi ketertarikan bagi masyarakat untuk bergabung menjadi mitra di Darsa Harkam Darussalam sehingga jumlah mitra pun bertambah sebanyak 2000 orang.

Seiring berjalannya waktu Darsa Harkam Darussalam mengalami kerugian sehingga terdakwa bersama Heryanto dan saksi Rudi Salam berdiskusi dan sepakat untuk mendirikan PT. Darsa Harkam Darussalam sesuai dengan Akta Pendirian Nomor: 24 tanggal 29 Oktober 2019.

Dengan diubahnya Darsa Harkam Darussalam menjadi PT DHD, kemudian para terdakwa juga mengubah metode sebelumnya dengan metode plasma dengan sistem keuntungan bagi hasil yakni 80% untuk mitra dan 20 % untuk PT. DHD.

Di tahun 2020 PT. DHD berhasil mencapai 5.000 mitra dengan sembilan cabang kolam di daerah Ogan Ilir, Prabumulih, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Timur, Muara Enim, Pali, Muaratara, Lampung dan Jambi.

Hingga salah seorang korban bernama Mustar pun tertarik dengan menginvestasikan sejumlah uang miliknya Rp 1,2 miliar lebih, dengan perjanjian bagi hasil sebesar 80:20 artinya 80 itu milik mitra (investor), 20 milik PT. DHD, dan diimingi  keuntungan yang diterima oleh mitra sebesar Rp.956.800/40 hari selama 5 Tahun dengan mengambil sebanyak 104 kolam.

Bahwa kala itu saat korban melakukan penagihan karena pembayaran keuntungan tidak di kirim oleh perusahaan, namun pihak perusahaan hanya menjanjikan secara lisan untuk diselesaikan dan minta tempo waktu.

Saat itu, pihak perusahaan mengaku uang yang diinvestasikan oleh korban tidak digunakan untuk pembudidayaan lele melainkan digunakan untuk gaji karyawan, uang operasional dan untuk hasil panen mitra lainnya. Kesal merasa dipermainkan, akhirnya korban pun melaporkan kepada pihak berwajib.

Sebagaimana dalam dakwaan, bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (junjati/madon/ade)