Sektor Perkebunan menjadi Autopilot, 8 Bulan tanpa Dirjen

Pekanbaru, Riau - Hampir setahun lamanya kursi Direktur Jenderal Perkebunan belum ada kepastian. Di saat, pemerintah ingin mempercepat pemulihan di sektor perkebunan ternyata jabatan strategis ini kosong.
 
Dr Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjelaskan bahwa selain percepatan pemulihan saat pandemi Covid ini, sektor perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi negara. Penghasil devisa tertinggi dan capaian NTP sebagai pemuncak di mana kelapa sawit mencapai ‘cumlaude’-nya.
 
“Saya lihat Direktorat Jenderal Perkebunan seperti autopilot. Ini sangat berbahaya di saat ‘cuaca sangat ekstrim’ seperti sekarang,” ujar Gulat.
 
Ia menjelaskan cuaca sangat ekstrim yang dimaksudkan seperti tekanan politik dagang, kebijakan strategis pemerintah yang cenderung membingungkan iklim investasi sektor perkebunan, karena tidak ada pejabat yang bisa menjelaskan, persoalan petani sawit yang pada umumnya berhubungan dengan kawasan hutan sama sekali tidak bersolusi. Lambatnya program BPDPKS seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) dan realisasi sarana prasarana hampir nol persen, semuanya ini berhubungan erat dengan kekosongan Dirjendbun.
 
“Ilirisasi masih 100% dikelola oleh korporasi, hangatnya (pro-kontra) pembahasan mengenai stop ekspor CPO. Selain itu, harga minyak goreng yang naik, penurunan luas perkebunan karet, ‘booming’-nya kopi, dan terkini melambung tingginya harga pupuk tanpa ada yang perduli. Ini merupakan proses termarginalkannya petani sektor perkebunan,” kata Gulat yang juga auditor ISPO.
 
Masalah lain adalah simpangsiurnya prosedur penerbitan STDB Petani dan mirisnya justru Dirjenbun tidak memiliki data tentang jumlah petani yang sudah ber STDB dan hiruk pikuknya SK 01 pencabutan izin perkebunan. Siapa yang peduli, ungkap Gulat di Pekanbaru (19/01/2022).
 
Menurutnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya Plt Dirjen. Karena Plt itu Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Jadi sangat terbatas sekali wewenangnya
 
“Negara dan bangsa ini sangat dirugikan dengan kondisi kekosongan seorang Dirjen Perkebunan di Kementan sehingga paling dirasakan dampaknya adalah petani sektor perkebunan.
 
Apalagi terdapat 144 komoditas tanaman perkebunan di bawah Dirjenbun. Kondisi saat ini autopilot tanpa kendali 144 komoditas perkebunan, luar biasa,” tegas Gulat.
 
Dikatakan Gulat, selama delapan bulan ini Presiden dan Wakil Presiden harus bekerja sendiri mengurusi sektor perkebunan.
 
“Apakah tidak ada anak bangsa yang mampu untuk Jabatan tersebut. Saya dengar juga Irjen Kementan juga kosong. Semakin lengkap perkebunan yang menjadi sektor andalan Indonesia ini termarjinalkan,” ujarnya.
 
“Seperti Sawit dijabat khusus oleh satu orang Dirjen karena komoditas ini sangat strategis dalam ekonomi dunia, tidak hanya Indonesia,” jelasnya.
 
“Ada apa dengan ini semua? Pak Mentan mengapa sangat lambat dan terkesan pembiaran. Jangan-jangan Pak Jokowi tidak tahu kekosongan ini,” kata Gulat.
 
Banyak sekali kendala-kendala akibat kekosongan ini. Sebagai contoh kecil, terpaksa 36 orang perwakilan petani dari Kalimantan Timur ke Kementan. Karena tidak ada Dirjen perkebunan maka yang Direktur Tanaman Tahunan yang menerima petani sawit. Kedatangan mereka perihal keterlambatan rekomtek PSR dari Dirjenbun seluas 7.000 ha dari 7 Koperasi.
 
Jadi, wajar saja capaian PSR tahun 2021 di bawah 25% atau 42.212 ha dari target 185 ribu hektare. Ini capaian terendah sepanjang PSR sejak 2016.
 
“Dalam waktu dekat Perwakilan 22 DPW Provinsi APKASINDO akan datang ke Kementan untuk mempertanyakan kekosongan Dirjen Perkebunan dan Irjen di Kementan. Kalau memang Kementan sibuk, biar kami petani yang mengadakan seleksi atau kami petani menawarkan 110 orang Tokoh Nasional Sawit Indonesia,” tutup Gulat. (Muhammad arifin/Lno)