Rawan Pungli, Tim Siber Pungli Awasi Pelayanan Publik di Sumut

Medan - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta kepada Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Sumut untuk terus melakukan pengawasan, terutama di sektor-sektor pelayanan publik. Alasannya, karena sektor pelayanan publik sangat rawan terjadinya pungli.

“Perlu dilakukan pengawasan sejak dini, baik instansi pemerintah maupun lembaga layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima  kunjungan Unit Pemberantasan Pungutan Saber Pungli Sumut di Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (19/01/2022).
 
Langkah ini, menurut Edy Rahmayadi, penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya pungli yang masih saja terjadi. Selain itu, perlunya dilakukan penindakan dan pembinaan, sehingga diharapkan mampu memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi para pelaku untuk berpikir ulang dalam melakukan perbuatannya.
 
Tambah Edy, dalam mendukung kebijakan pemerintah mencegah pungli perlu terus dilakukan sosialisasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan. “Mari bersama untuk terus melakukan pencegahan, budayakan malu untuk melakukan pungli,” tutup Edy.
 
Sementara Ketua UPP Saber Pungli Sumut Kombes Pol Armia Fahmi dalam pertemuan itu menyampaikan, tahun 2022 untuk mencegah maraknya pungli, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi kepada OPD, Kepala Desa, Puskesmas, Koperasi Pelaku UMKM, anggota DPRD dan organisasi kepemudaan.
 
”UPP Saber Pungli juga akan memberikan sosialisasi  kepada mahasiswa melalui Tim Saber Pungli ‘Go To Campus’, Saber Pungli ‘Go To School’ serta supervisi ke UPP Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
 
Selain itu, jelasnya, UPP Saber Pungli Sumut juga mencanangkan delapan kabupaten bebas pungli yakni Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbanghasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. (Fahmi/Lno)