Mensos Tri Rismaharini Minta Warga Sakit, Lansia dan Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas Penerima Bantuan

Lampung Timur, Lampung - Untuk memastikan bantuan tetap sasaran, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pengecekan langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT/Sembako di Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Pengecekan percepatan penyaluran bansos ini dilakukan Tri Rismaharini di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya untuk menyerahkan bantuan kepada para penerima manfaat yang menderita sakit kronis.

Menteri Sosial,  Tri Rismaharini, mengatakan ia melakukan pengecekan penyaluran bansos reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program BPNT/Sembako untuk memastikan bantuan tepat waktu, tepat sasaran serta tepat jumlah bagi Penerima Manfaat (PM).

“Tolong dibantu bagi penerima yang sudah lansia, sakit dan disabilitas gak usah datang sendiri tapi bank Himbara jemput bola dengan mendatangi warga. Kasihan mereka, ” kata Mensos  di balai Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Upaya mendekatkan layanan pencairan dana bansos pada warga penerima yang sudah lansia, sakit dan disabilitas bertujuan agar mereka yang  terkendala aksesibilitas  tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan bansos.

“Warga penerima bansos yang sudah lansia, sakit dan disabilitas adalah mereka yang sangat membutuhkan bansos tapi tidak bisa pergi karena terkendala aksesibilitas. Sekali lagi mohon diperhatikan dan mereka jadi prioritas,” pinta Mensos. 

Mensos menekankan agar bagi penerima bansos yang masih muda-muda dialihkan bentuk bantuannya berupa pemberdayaan sosial seperti kewirausahaan. 

“Penerima yang masih muda kami bantu pemberdayaan agar bisa maksimal. Tadi ada yang usaha mebel nanti kalau kurang peralatan kami bantu alatnya tidak berupa uang karena bisa habis untuk keperluan yang lain,” ungkap Mensos. 

Dihadapan Bupati Lampung Timur, Bank Himbara dan pihak terkait lainnya, Mensos minta agar mempercepat penyaluran bansos mengingat masih besar jumlah bantuan yang  belum tersalurkan, padahal warga penerima bansos begitu berharap sekali.

“Tadi saya minta ke Pak Bupati karena jumlah bansos yang belum tersalurkan masih besar sekali, agar warga di desa-desa sekitar bisa mengambil di sini (balai desa) supaya jaraknya tidak terlalu jauh, ” ungkap Mensos.

Mensos bercerita bahwa seorang pemuda penyandang disabilitas bernama Gading awalnya berjualan kopi keliling dengan sepeda ontel. Setelah mendapat pemberdayaan Kemensos berupa motor listrik, ia bisa berjualan lebih banyak dan jauh sehingga mendapatkan penghasilan harian yang berlipat. 

“Gading pemuda disabilitas yang jalannya saja merangkak dan gak bisa bicara. Lalu, bulan Mei kita _treatment_ dan dibantu motor listrik. Dalam beberapa bulan ia bisa membelikan ayahnya motor Rp 20 juta dan memiliki tabungan Rp 20 juta. Tidak ada yang tidak mungkin, asalkan mau berubah,” tandas Mensos.

Pada kesempatan tersebut, Mensos menegaskan bahwa persoalan data penerima bansos merupakan urusan dari pemerintah daerah (pemda) yang didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2011 dari musyawarah di desa. 

“Cek penerima melalui SIKS-NG dan itu terbuka semua bisa tahu. Warga juga bisa tahu siapa yang menerima, kalau merasa berhak bisa mengusulkan dan sebaliknya bisa menyanggah kalau ada warga tidak layak menerima bansos, ”pungkasnya.

Turut hadir mendampingi kunker Mensos yaitu anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri, Komite III DPD RI Jihan Nurlela dan Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo. (pujiansyah/ade)