Operasi Penambangan Pasir Laut PT Logo Mas Yang Dihentikan Kementerian KKP Ternyata Miliki Izin Di Riau
Penghentian operasi PT LogoMas di perairan pulau Rupat Bengkalis Riau terkait penambangan pasir laut pada tanggal (14/0/2022) ternyata menuai polemik antar lintas sektor untuk wilayah perizinan penambangan antara Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementrian ESDM sama-sama pemegang kebijakan perizinan untuk usaha penambangan Minerba di Indoneasia.
Rabu, 16 Februari 2022 - 00:47 WIB
Sumber :
- Dedi Eka Putra
Bengkalis, Riau - Penghentian operasi PT LogoMas di perairan pulau Rupat Bengkalis Riau terkait penambangan pasir laut pada tanggal (14/0/2022) ternyata menuai polemik antar lintas sektor untuk wilayah perizinan penambangan antara Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementrian ESDM sama-sama pemegang kebijakan perizinan untuk usaha penambangan Minerba di Indoneasia.
Pasalnya setelah operasi PT LogoMas dihentikan Kementrian KKP, pihak manajemen PT menyampaikan sikap bahwa mereka sangat bingung atas tindakan yang dilakukan Kementrian KKP terhadap PT LogoMas, pihak PT mendesak agar diberitahukan Apa kesalahan mereka? tolong disampaikan apa kesalahan mereka pidana atau perdata.
Sementara saat itu, satu Kapal tongkang operasional sewaan mereka yakni kapal pengerukan pasir KNB-6 pada saat diamankan tim gabungan dari Kementrian KKP sedang tidak sedang alias kondisi lego jangkar dan tidak melakukan olah gerak di alur perairan Pulau Rupat -Bengkalis Riau.
PT LogoMas melalui Direkturnya Indrawan Sukmana mengatakan merasa bingung atas tindakan Kementrian KKP yang menghentikan operasi PT dan Mengamankan Kapal tongkang KNB-6 yang di sewa PT LogoMas yang saat ini belum ada kejelasan, sementara semua kru dan abk kapal KNB-6 masih bertahan di atas kapal.
Baca Juga
"Kami bingung atas tindakan Kementrian KKP terhadap kami karena kami memiliki izin IUP penambangan dan juga sudah melakukan semuanya sesuai syarat perizinan untuk operasi penambangan pasir laut, dan kami juga bekerja di atas lahan konsesi yang dimiliki 5030 hektar sesuai izin yang dikeluarkan," kata Direktur PT LogoMas tersebut.
Indrawan menambahkan, selain itu PT LogoMas juga sudah membayarkan semua kewajiban PP tarif IUP masuk dalam kementerian ESDM melalui peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2019.
Sementara, terkait laporan dugaan pelanggaran kerusakan lingkungan akibat eksplorasi PT Logo Mas saat melakukan penambangan pasir laut juga tidak ditemukan, bahkan jajaran kepolisian Polda Riau juga sudah melakukan investigasi terkait laporan dugaan bahwa terjadinya abrasi dan kerusakan lingkungan bahkan sampai hilang pulau bettina aceh tempat mencari ikan para nelayan setempat akibat eksplorasi penambangan pasir laut di pulau Rupat Bengkalis.
Load more